Alarm bagi Pemerintah, Angka Kemiskian Masih Tinggi Sudah Waktunya Mengevaluasi Keberhasilan Pembangunan

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang pada September 2024, sedangkan Bank Dunia dengan standar negara berpendapatan menengah atas mencatat 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan pada akhir 2024. Walaupun kedua data tersebut berbeda, namun dapat dilihat angka kemiskinan di Tanah Air masih cukup tinggi dan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. 

Dijelaskan oleh Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Erwin Syahrial mengatakan kedua angka tersebut memang menggunakan metodologi dan batas garis kemiskinan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, menurut dia, data Bank Dunia tetap penting karena memperlihatkan besarnya penduduk Indonesia yang belum mencapai standar kesejahteraan yang seharusnya dimiliki negara berpendapatan menengah atas.

Erwin menilai kondisi itu ironis karena sejak pemerintahan Presiden Soeharto, negara telah mengalokasikan anggaran untuk mengirim aparatur dan calon pejabat menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi elite di luar negeri.

“Mereka pulang, menduduki berbagai jabatan penting dan menentukan kebijakan negara. Tetapi setelah puluhan tahun, kita harus bertanya, mengapa kemajuan kesejahteraan rakyat tidak sebanding dengan investasi besar negara terhadap elite birokrasi tersebut?” kata Erwin di Jakarta, Selasa (15/9).

Persoalan kata Erwin menjadi semakin serius apabila ukuran Bank Dunia digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. Ia menyebut jumlah penduduk yang berada di bawah standar tersebut pada 2026 dapat mendekati 197 juta orang. Karena itu, pemerintah tidak semestinya merasa cukup hanya karena angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional BPS telah berada di bawah 10 persen.

Erwin membandingkan pencapaian Indonesia dengan Tiongkok yang dalam sekitar 25 tahun terakhir dinilainya mampu mengangkat sekitar 650 juta penduduk dari kemiskinan menuju taraf kehidupan yang lebih baik dan memperbesar kelas menengah.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pejabat berpendidikan tinggi, tetapi membutuhkan kemampuan mengubah pengetahuan, kewenangan, dan anggaran negara menjadi kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menegaskan, persoalan yang dihadapi Indonesia justru lebih serius dari sekadar angka. Indonesia memang berhasil menurunkan kemiskinan resmi, tetapi belum berhasil mengangkat kelompok rentan menjadi kelas menengah yang kuat dan berkelanjutan.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum otomatis menghasilkan pekerjaan produktif dan kenaikan pendapatan yang cukup bagi kelompok bawah. Sektor informal masih mendominasi, sementara produktivitas manufaktur belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja berkualitas.

Jika dibandingkan dengan Tiongkok yang dalam 25 tahun sejak 2000 berhasil mengangkat 650 juta rakyatnya dari kemiskinan ke kelas menengah, dia menyebut kunci Tiongkok ada pada transformasi ekonomi.

Tiongkok menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dalam skala besar membutuhkan transformasi ekonomi yang menciptakan pekerjaan produktif secara massal, lalu diperkuat dengan perlindungan dan program yang tepat sasaran.

“Indonesia belum mencapai transformasi sebesar itu,”tandasnya.

Publik katanya harus mampu membedakan perbedaan metodologi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan bank dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan. BPS mencatat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07 persen pada Maret 2026, dan angka ini turun. Sementara angka sekitar 197 juta dari Bank Dunia menggunakan standar yang jauh lebih tinggi, yaitu 8,30 dolar PPP per orang per hari.

“Jadi, bukan berarti 197 juta orang tiba-tiba menjadi miskin. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mencapai standar hidup negara berpendapatan menengah atas,”ungkapnya.

Masalah utama kemiskinan RI jelasnya karena struktur ekonomi. “Kita sudah berhasil mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup berhasil menciptakan pertumbuhan yang membuat masyarakat rentan naik kelas secara berkelanjutan,” pungkasnya.