Dear Pemerintah, Semoga Harga Pangan Tidak Naik Pasca Penyesuaian Harga BBM Ya...

JAKARTA, GENVOICE - Pasca disesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, sejumlah pihak berharap agar hal ini tidak merembet ke harga pangan melalui peningkatan biaya distribusi.

Hal ini dikatakan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penyesuaian harga BBM mulai 1 September 2026 bersifat selektif sehingga dampak langsungnya terhadap inflasi diperkirakan relatif terbatas. Namun, dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya logistik dan produksi justru perlu lebih diperhatikan.

"Produk yang naik bukan bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat, dampak langsungnya terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas. Yang lebih perlu diperhatikan justru dampak tidak langsung melalui biaya logistik dan produksi," katanya kepada Antara di Jakarta, Rabu (2/9).

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo per 1 September naik dari 18.300 menjadi 19.600 rupiah per liter, Dexlite dari 19.700 menjadi 23.700 rupiah per liter, dan Pertamina Dex dari 21.150 menjadi 25.200 rupiah per liter. Harga Pertamax, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan.

Menurut dia, tekanan biaya energi paling berpotensi dirasakan oleh angkutan barang berbahan bakar diesel nonsubsidi, distribusi pangan, serta industri yang bergantung pada armada kendaraan atau genset.

"Ketika pasokan biosolar terbatas dan pelaku usaha harus beralih ke Dexlite atau Dex, kenaikan harga tersebut langsung meningkatkan biaya operasional," katanya.

Dampak kenaikan biaya tersebut dapat lebih cepat terasa di wilayah yang memiliki rantai pasok panjang, terutama pada komoditas pangan yang mudah rusak seperti ayam, cabai, ikan dan produk hortikultura. Dia pun memperkirakan kenaikan biaya energi tidak seluruhnya langsung diteruskan kepada konsumen pada September. Kecepatan transmisi antara sektor angkutan serta barang konsumsi dan industri berbeda.

"Untuk angkutan, penyesuaian tarif bisa berlangsung dalam hitungan hari hingga dua minggu. Sementara untuk barang konsumsi dan industri, penerusannya bisa membutuhkan satu sampai tiga bulan karena pelaku usaha masih memiliki stok dan harus mempertimbangkan persaingan," katanya.

Sebab itu, dia memandang periode Oktober hingga Desember perlu turut dicermati, terutama apabila tekanan biaya energi berlangsung bersamaan dengan gangguan cuaca dan tekanan terhadap produksi pangan.

"Mitigasi tidak perlu dilakukan dengan menahan seluruh harga energi, tetapi difokuskan untuk mencegah peningkatan biaya operasional merembet lebih luas ke harga pangan.

Sedangkan Ketua Umum Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma mengaku sepakat soal kelancaran pasokan biosolar sangat vital untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menurut Surya, cara menjaganya bukan dengan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

"ICRES menekankan bahwa kunci utama menjaga stabilitas biaya distribusi tersebut adalah dengan memperkuat dan mengkonsistenkan penerapan program Biosolar (B50) sebagai bagian strategis dari transisi energi nasional," katanya.

Surya mengingatkan, jika pasokan bahan bakar logistik diserahkan ke pasar bebas, maka Indonesia akan semakin bergantung pada impor diesel/solar fosil.

"Di tengah eskalasi konflik geopolitik global dan perang yang semakin tidak menentu, kebergantungan impor sangat berisiko memicu lonjakan harga yang tak terkendali atau price shock serta mengancam ketahanan energi nasional," tegasnya.