Potensi Energi Surya Indonesia Terancam Mubazir, Investor PLTS Siap Masuk Tapi Kebijakan Pemerintah Masih Menghambat

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Indonesia digadang-gadang sebagai salah satu negara dengan potensi energi surya terbesar di dunia. Dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai sekitar 3.294 gigawatt (GW), energi matahari seharusnya mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Namun, besarnya potensi tersebut terancam hanya menjadi angka di atas kertas apabila pemerintah gagal memberikan kepastian kebijakan kepada para investor.

Pakar Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menilai persoalan utama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia saat ini bukan lagi soal ketersediaan sumber daya alam. Tantangan terbesar justru terletak pada lambatnya implementasi kebijakan, ketidakjelasan proyek, hingga regulasi yang dinilai belum memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Menurut Fahmi, minat investor global terhadap sektor energi bersih sebenarnya terus meningkat. Banyak perusahaan internasional kini mencari negara yang mampu menyediakan pasokan listrik rendah emisi sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan mereka. Sayangnya, Indonesia dinilai masih belum mampu memanfaatkan momentum tersebut secara maksimal.

Investor, kata Fahmi, tidak hanya melihat besarnya potensi energi surya yang dimiliki Indonesia. Mereka juga mempertimbangkan kepastian jadwal pembangunan proyek, mekanisme pembelian listrik, hingga konsistensi regulasi yang dapat menjamin keuntungan investasi dalam jangka panjang. Tanpa kepastian tersebut, modal besar yang siap masuk berpotensi berpindah ke negara lain yang lebih siap memberikan kepastian usaha.

Dalam proses percepatan transisi energi nasional, PLN memegang peranan yang sangat strategis. Kepastian mengenai rencana pengadaan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi, hingga penyederhanaan proses bisnis menjadi faktor penting yang akan menentukan cepat atau lambatnya investasi PLTS mengalir ke Indonesia.

Apabila langkah tersebut tidak segera diwujudkan, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara tetangga yang saat ini semakin agresif menawarkan berbagai insentif bagi investor energi hijau.

Lebih jauh, Fahmi menegaskan percepatan investasi PLTS tidak hanya bertujuan memenuhi target bauran energi baru terbarukan. Kehadiran energi bersih juga menjadi daya tarik utama bagi berbagai industri masa depan, mulai dari manufaktur berteknologi tinggi, pusat data (data center), industri kendaraan listrik, hingga kawasan industri hijau yang kini mensyaratkan penggunaan energi ramah lingkungan dalam rantai pasok mereka.

Karena itu, pengembangan PLTS seharusnya diposisikan sebagai strategi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, bukan sekadar agenda pelestarian lingkungan.

Fahmi juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian terkait dengan PLN agar berbagai rencana pengembangan energi surya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.

Di sisi lain, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menilai investasi PLTS kini semakin menjanjikan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Harga panel surya terus mengalami penurunan, sementara kualitas dan efisiensinya justru meningkat signifikan.

Jika beberapa tahun lalu biaya pembangunan PLTS mencapai sekitar 2 juta dolar AS per megawatt (MW), kini angkanya telah turun menjadi sekitar 700 ribu hingga 1 juta dolar AS per MW. Tak hanya lebih murah, kemampuan panel surya juga meningkat drastis. Kapasitas panel yang sebelumnya hanya sekitar 200 watt peak (Wp), kini mampu mencapai 700 Wp, dengan usia pakai yang bertambah dari sekitar 20 tahun menjadi 30 hingga 35 tahun.

Menurut Hafidz, kondisi tersebut dipicu oleh persaingan ketat produsen panel surya dunia yang terus menghadirkan inovasi baru. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang saat ini baru berada di kisaran 40-50 persen.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif lebih besar bagi industri dalam negeri, khususnya melalui dukungan riset dan pengembangan (R&D), sehingga kualitas panel surya nasional semakin kompetitif.

Selain mendorong pembangunan PLTS skala besar di atas 100 MW, Hafidz juga menilai pemerintah perlu memperluas dukungan terhadap pengembangan PLTS atap untuk sektor industri, apartemen, hotel, kawasan perkantoran, hingga perumahan modern yang mengusung konsep green estate.

Ia juga menilai PLN memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih luas sebagai penyedia layanan energi terbarukan. Mengingat sistem ketenagalistrikan nasional masih menempatkan PLN sebagai satu-satunya distributor listrik, perusahaan pelat merah tersebut dinilai dapat menjadi motor utama percepatan transformasi energi nasional.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menegaskan besarnya potensi energi surya Indonesia dapat menjadi pendorong utama investasi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, kebutuhan industri global terhadap listrik bersih terus meningkat sehingga Indonesia memiliki peluang besar apabila mampu bergerak cepat.

Putra menilai komitmen pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 100 GW merupakan sinyal positif bagi dunia usaha. Namun, komitmen tersebut harus segera diwujudkan melalui proyek-proyek nyata dalam kurun waktu 12 hingga 24 bulan agar kepercayaan investor tidak hilang.

Jika kepastian kebijakan mampu diwujudkan, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat investasi energi bersih terbesar di kawasan Asia. Sebaliknya, apabila pemerintah terus lamban mengambil keputusan, potensi energi surya bernilai triliunan rupiah itu hanya akan menjadi peluang yang hilang begitu saja, sementara negara lain melesat lebih cepat menarik investasi global.