Defisit APBN 2026 Membengkak! Ekonom Desak Pemerintah Hentikan Belanja Besar Sebelum Fiskal Kian Terpuruk

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang semakin melebar memunculkan kekhawatiran baru terhadap kondisi keuangan negara. Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak terus mendorong ekspansi belanja tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal, sebab langkah tersebut berpotensi memperbesar beban APBN hingga mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN pada akhir tahun anggaran 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau sekitar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, pelebaran defisit dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang diperkirakan melampaui target awal. Kondisi ini menunjukkan pengeluaran pemerintah meningkat lebih cepat dibandingkan perencanaan sebelumnya.

Sepanjang 2026, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun, atau sekitar 102,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp3.245,5 triliun, atau 103 persen dari target awal sebesar Rp3.149,7 triliun.

Jika dirinci, belanja kementerian dan lembaga (K/L) diproyeksikan menyentuh Rp1.630,4 triliun, setara 107,9 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp1.615,1 triliun atau 98,5 persen dari target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, transfer ke daerah diprediksi hampir sesuai target, yakni sebesar Rp696,9 triliun, atau 100,6 persen dari alokasi awal sebesar Rp693 triliun.

Menanggapi perkembangan tersebut, pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi, menilai membengkaknya defisit merupakan sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi peringatan agar pemerintah lebih mengedepankan disiplin anggaran dibandingkan memperbesar belanja negara.

Ia menilai selisih sekitar Rp45,2 triliun dari target awal bukan sekadar angka, melainkan alarm bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menyerap anggaran besar.

Salah satu program yang dinilai masih memiliki ruang efisiensi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badiul memperkirakan anggaran program tersebut dapat disesuaikan menjadi sekitar Rp174 triliun, sehingga berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp94 triliun.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan. Pemerintah hanya perlu memperjelas sasaran penerima manfaat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan agar program tetap berjalan optimal tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBN.

Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai dapat diimplementasikan secara bertahap. Dengan penyesuaian skema pembiayaan, pemerintah diperkirakan mampu menghemat sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun, tanpa menghentikan upaya pemberdayaan ekonomi desa.

Tak hanya itu, Badiul juga mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap berbagai pos belanja kementerian yang dinilai kurang produktif. Pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, proyek yang tumpang tindih, hingga program dengan dampak ekonomi rendah dinilai masih memiliki ruang penghematan sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.

Jika seluruh langkah efisiensi tersebut diterapkan secara konsisten, ruang fiskal tambahan diperkirakan dapat mencapai Rp135 triliun hingga Rp155 triliun, sehingga defisit APBN berpeluang kembali mendekati target awal yang telah ditetapkan.

Menurut Badiul, dalam kondisi fiskal yang semakin ketat, kebijakan anggaran tidak boleh hanya digunakan untuk mempertahankan citra program unggulan pemerintah. Yang jauh lebih penting adalah menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah yang berani mengevaluasi efektivitas programnya sendiri justru akan memperoleh kepercayaan publik lebih besar dibandingkan mempertahankan belanja jumbo yang manfaatnya belum sepenuhnya terukur.

Pandangan senada disampaikan Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata. Ia menilai kenaikan defisit sekitar 0,2 persen terhadap PDB bukanlah perubahan yang bisa dianggap sepele karena dampaknya sangat besar terhadap kesehatan fiskal negara.

Menurutnya, proyeksi tersebut bahkan dibuat ketika tahun anggaran masih menyisakan sekitar lima hingga enam bulan. Artinya, masih banyak risiko yang berpotensi memperbesar defisit hingga akhir tahun.

Aloysius mengingatkan bahwa apabila dampak fenomena El Niño lebih besar dari perkiraan, pemerintah kemungkinan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk menjaga produksi pangan, stabilitas harga, serta ketahanan pangan nasional.

Selain itu, masih adanya kewajiban pemerintah yang belum terselesaikan, termasuk berbagai pembayaran kepada daerah yang mengalami keterlambatan, juga dapat memperbesar tekanan terhadap APBN. Beberapa daerah bahkan mulai mengeluhkan kesulitan membayar gaji pegawai akibat keterbatasan anggaran.

Karena itu, Aloysius meminta pemerintah bersikap terbuka mengenai kondisi fiskal nasional. Transparansi dinilai penting agar pelaku usaha, investor, maupun pemerintah daerah dapat mengantisipasi dampak pelebaran defisit sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan tantangan ekonomi yang masih besar, para ekonom sepakat bahwa menjaga disiplin anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja menjadi langkah penting agar APBN tetap sehat serta mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.