Danantara Diminta Tidak Melenceng dari Mandat Awal Sebagai Holding BUMN

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, menilai Danantara sebaiknya tidak keluar dari mandat awalnya sebagai holding BUMN. Menurut dia, fungsi utama lembaga tersebut adalah mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan negara agar lebih efisien, efektif, dan produktif.

“Konsep dasarnya kan holding. Jadi bukan sebagai pemain baru sebenarnya. Nanti ketika jadi pemain baru, pasti akan memunculkan risiko-risiko baru,” kataNYA, Kamis (11/6).

Menurut Maruf, kekhawatiran terbesar bukan terletak pada keberadaan Danantara itu sendiri, melainkan apabila lembaga tersebut berkembang terlalu jauh dari mandat awalnya. Ia menilai fungsi konsolidasi BUMN justru dapat terabaikan apabila Danantara lebih fokus melakukan ekspansi sebagai pelaku usaha baru dibandingkan memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan negara yang sudah ada.

Dia mengingatkan agar Danantara tidak terlalu agresif memperluas peran dalam aktivitas ekonomi. Fokus utama yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan BUMN yang berada di bawah pengelolaannya menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.

“Danantara jangan overacting dalam ekonomi. Dia harus kembali ke fungsinya, ke tujuan awal, mengonsolidasi BUMN agar efisien, efektif, dan produktif,” kata Maruf.

Lebih lanjut, Maruf menilai keberhasilan Danantara tidak seharusnya diukur dari besarnya aset yang dikelola atau banyaknya investasi baru yang dilakukan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana lembaga tersebut mampu memperbaiki tata kelola dan kinerja BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Obligasi Perdana

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Kamis (11/6) meluncurkan penjualan obligasi perdana berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan berpeluang mengumpulkan dana hingga 1 miliar dollar AS. Langkah itu juga dinilai untuk menarik minat investor asing masuk kembali ke Indonesia.

Dikutip dari The Bussines Times, Danantara Investment Management mulai Kamis memasarkan obligasi dollar AS berjangka waktu 5 dan 10 tahun, untuk mengumpulkan sekitar 500 juta dollar AS dari setiap tranche.

Penjualan obligasi tersebut terjadi pada saat yang krusial bagi Indonesia, karena para investor khawatir dengan jatuhnya nilai rupiah akibat kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, yang menyebabkan mereka menjauhi aset-aset Indonesia.

Menanggapi aksi korporasi Danantara itu memancing polemik terutama di kalangan pemerhati ekonomi. Perdebatan seputar arah pengelolaan aset negara dan peran Pemerintah dalam perekonomian.

Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa dana yang berasal dari dividen perusahaan pelat merah belum cukup untuk mendukung agenda investasi yang dijalankan sehingga diperlukan sumber pendanaan baru melalui penerbitan surat utang.

Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa model semacam itu perlu dicermati karena berpotensi mendorong semakin besarnya konsentrasi aset dan kegiatan usaha di bawah kendali negara. Kritik tersebut muncul karena sejumlah investasi yang selama ini dikaitkan dengan Danantara berada pada sektor-sektor yang memiliki karakter dominan atau minim kompetisi.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa konsolidasi berbagai aset dan perusahaan ke dalam satu entitas dapat mengurangi ruang tumbuh sektor swasta dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut merujuk pada pengalaman sejumlah negara yang pernah memperbesar peran negara dalam kegiatan usaha, namun kemudian kembali membuka ruang yang lebih luas bagi sektor swasta. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Amerika Serikat (AS) justru dikenal bertumpu pada perusahaan-perusahaan swasta besar yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri.

Menurut pandangan tersebut, ekonomi akan sulit berkembang apabila kompetisi usaha tidak tumbuh secara sehat.

Jangan Anggap Remeh

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengingatkan Danantara agar tidak bergeser fungsi dari pengelola aset negara menjadi mesin pengumpul utang, menyusul penerbitan obligasi perdana senilai 1 miliar dollar AS.

Nilai obligasi perdana yang ditawarkan memang terlihat kecil dibandingkan total aset yang dikelola Danantara. Namun ia mengingatkan jika seluruh plafon Global Medium Term Notes (GMTN) sebesar 5 miliar dollar AS digunakan, eksposur utang baru bisa mencapai 85 hingga 89,5 triliun rupiah dengan asumsi kurs berkisar 17.000-17.900 per dollar AS. “Ini bukan angka yang bisa dianggap remeh,” ujar Badiul.

Badiul menekankan risiko utang dollar tidak hanya pada bunga 5,7–6,3 persen yang ditawarkan, tetapi juga risiko nilai tukar. Ia menjelaskan, ketika rupiah melemah, nilai kewajiban otomatis membengkak. Setiap pelemahan seribu rupiah terhadap dollar dapat menambah beban sekitar 1 triliun rupiah untuk setiap 1 miliar dollar AS utang yang diterbitkan.

“Masalah utamanya bukan apakah obligasi Danantara laku terjual atau oversubscribe. Investor selalu mencari imbal hasil yang menarik. Persoalannya adalah apakah investasi yang dibiayai mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya bunga dan risiko nilai tukar yang ditanggung,” katanya.

Secara ekonomi, pasar membeli obligasi tersebut karena adanya keyakinan bahwa negara tidak akan membiarkan Danantara gagal bayar. Kondisi itu memunculkan potensi risiko fiskal tersembunyi atau contingent liabilities yang sewaktu-waktu dapat menjadi beban APBN.

“Kalau investasi gagal, kerugian tidak berhenti di Danantara. Tekanan politik untuk melakukan penyelamatan akan sangat besar karena aset yang dikelola merupakan aset strategis negara,” ungkap Badiul.

Badiul menegaskan transparansi menjadi keharusan. Publik, berhak mengetahui secara rinci proyek apa yang dibiayai, berapa target pengembaliannya, dan bagaimana skenario mitigasi jika investasi tidak berjalan sesuai rencana.

“Yang harus diawasi bukan utang 1 miliar dollar AS, melainkan arah kebijakannya. Jangan sampai Danantara bergeser dari instrumen pengelolaan kekayaan negara menjadi kendaraan leverage yang terus menumpuk utang dengan menjadikan aset publik sebagai fondasinya,” tegasnya.

Danantara katanya dibentuk untuk mengoptimalkan aset negara agar menghasilkan dividen optimal, bukan untuk menjadikan aset negara sebagai jaminan ekspansi utang yang semakin besar.

“Jika kebutuhan pendanaan terus bertumpu pada obligasi, sementara manfaat ekonominya tidak transparan, terukur dan akuntabel, maka yang sedang tumbuh bukan kekayaan negara, melainkan eksposur risiko fiskal yang pada akhirnya dapat kembali membebani APBN dan rakyat,” pungkas Badiul.YK/ers/SB/E-9