Skandal LCC MPR RI 2026 Makin Panas! Peserta Diduga Diintimidasi hingga Diancam Somasi Usai Bongkar Kejanggalan Nilai Juri

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Kontroversi ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 kini memasuki babak yang lebih serius dan mengundang kemarahan publik. Kompetisi yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan penghargaan terhadap kecerdasan pelajar justru berubah menjadi polemik nasional setelah muncul dugaan intimidasi terhadap peserta yang menyuarakan keberatan atas penilaian juri.

Kasus ini mencuat setelah kakak dari salah satu peserta asal Kalimantan Barat mengungkap kondisi adiknya melalui media sosial pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam unggahannya, ia mengaku sang adik mengalami tekanan mental berat setelah video protes terkait dugaan ketidakadilan penilaian viral di internet.

Bukan mendapatkan ruang klarifikasi atau evaluasi terbuka, peserta tersebut justru disebut menerima ancaman somasi melalui pesan WhatsApp. Isi pesan itu meminta agar video kritik terhadap jalannya lomba segera dihapus dari media sosial.

Dok. Istimewa

Pesan diduga intimidasi terhadap peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026. 

“Selamat pagi, kami infokan kembali untuk hapus video yang ada di IG. Jika tidak, kami akan layangkan somasi,” bunyi pesan yang diunggah dan langsung menyebar luas di media sosial.

Kondisi ini sontak memicu reaksi keras dari publik. Banyak warganet menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap siswa yang hanya berusaha menyampaikan keberatan atas keputusan juri yang dianggap tidak konsisten.

Menurut pengakuan sang kakak, adiknya merasa sangat terpukul hingga mengalami tekanan psikologis serius dan bahkan mogok makan. Ia menyebut sang adik telah mempersiapkan diri berbulan-bulan untuk mengikuti kompetisi tersebut.

“Adikku peserta LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat. Dia jawab benar, dapat minus lima. Tim lain jawab hal yang sama persis, dapat plus sepuluh,” tulisnya.

Ia juga mengungkap bahwa sang adik sampai menghafal konstitusi setiap hari demi tampil maksimal di ajang nasional tersebut. Bahkan, menurutnya, peserta itu masih terus mengulang materi hingga tertidur karena begitu serius mempersiapkan diri.

Kemarahan publik semakin membesar setelah muncul dugaan bahwa juri memberikan perlakuan berbeda terhadap jawaban yang sebenarnya identik. Dalam salah satu sesi lomba, peserta disebut menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK dengan benar. Namun, alih-alih mendapat poin, nilai tim tersebut justru dikurangi.

Ironisnya, saat pertanyaan dilempar ke tim lain dan jawaban yang diberikan dinilai sama, juri malah memberikan poin penuh. Momen itu terekam dalam siaran langsung YouTube dan kemudian viral di media sosial.

“Di depan kamera live YouTube MPR RI, dia jawab. Lalu soal dilempar ke tim lain. Jawaban sama, juri bilang ‘Ini sudah benar. Nilai 10’. Aku replay sampai mataku panas. Tidak ada bedanya,” lanjut sang kakak dengan nada kecewa.

Ketika diprotes, juri disebut berdalih bahwa pengurangan nilai dilakukan bukan karena substansi jawaban salah, melainkan karena faktor “artikulasi” peserta yang dianggap kurang jelas. Penjelasan tersebut justru memicu polemik baru karena banyak pihak menilai alasan itu terlalu subjektif dan tidak transparan.

Kini, kritik publik tidak hanya tertuju pada sistem penilaian, tetapi juga pada dugaan intimidasi terhadap peserta yang berani menyampaikan protes. Banyak pihak menilai tindakan ancaman hukum terhadap siswa sekolah sangat tidak etis dan bertentangan dengan semangat pendidikan serta nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung dalam ajang tersebut.

Alih-alih melakukan evaluasi terbuka terhadap mekanisme penilaian yang dipermasalahkan, penyelenggara justru dinilai lebih sibuk meredam kritik yang sudah telanjur viral.

“Sekarang adikku bingung. Dia tanya ke aku, ‘Kak, apa aku harus minta maaf? Katanya aku yang bikin gaduh’. Dan aku tidak tahu harus jawab apa,” tulis sang kakak lagi.

Unggahan tersebut membuat banyak warganet merasa prihatin terhadap kondisi mental peserta yang masih berstatus pelajar. Tak sedikit yang menilai keberanian siswa menyuarakan ketidakadilan seharusnya diapresiasi, bukan dibalas dengan tekanan psikologis maupun ancaman hukum.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan ancaman somasi tersebut. Namun, tekanan publik terhadap penyelenggara LCC Empat Pilar MPR RI 2026 terus meningkat. Banyak pihak mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian, sikap dewan juri, hingga dugaan intimidasi yang kini menjadi sorotan nasional.