Utang Pemerintah dan Swasta Tak Terkendali bakal Picu Krisis Ekonomi

JAKARTA- Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, dalam menganalisis data utang luar negeri Pemerintah dan swasta tidak hanya sekadar dilihat dari jumlahnya saja, namun juga jangka waktu pinjaman, sebaran jatuh tempo, sumber pembayarannya, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Krisis ekonomi 1997-1998 salah satu penyebabnya adalah tidak terkendalinya utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan pengalaman inilah paling tidak manajemen utang luar negeri menjadi lebih baik,” kata Suhartoko, Minggu (5/4).

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada posisi Januari 2026 sebesar 434,7 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar 7.389,9 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.000 rupiah per dollar AS. Jumlah tersebut meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 431,7 miliar dollar AS.

Menurut Bank Indonesia,struktur ULN tetap sehat dan terkendali, didominasi oleh utang jangka panjang yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan administrasi pemerintah.

Untuk utang luar pemerintah 99,98 didominasi utang jangka panjang. Portofolio negara asal pemberi pinjaman dan dan valuta asing yang tersebar perlu menjadi perhatian, agar tidak terulang fenomena Yendaka pada tahun 1990 an di mana utang dalam yen tidak nambah tetapi dalam rupiah dan dollar AS meningkat karena yen apresiasi terhadap mata uang lainnya. Pada waktu itu utang luar negeri Pemerintah sepertiganya dalam Yen.

Saat ini Singapura merupakan sumber utama ULN Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Hong kong.

Diminta terpisah, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, lonjakan utang luar negeri Indonesia ke level 434,7 miliar dollar AS menunjukkan tren ketergantungan pembiayaan eksternal yang belum mereda.

Kenaikan dari bulan sebelumnya mengindikasikan adanya tekanan fiskal berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan defisit dan proyek strategis. “Tanpa penguatan penerimaan negara, risiko keberlanjutan utang semakin nyata dan perlu diwaspadai,”tegasnya.

Dari perspektif tata kelola fiskal papar Badiul, peningkatan utang ini tidak bisa hanya lihat sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga cermin efektivitas belanja negara. Jika utang tidak dikonversi menjadi pertumbuhan produktif dan peningkatan kapasitas ekonomi, maka beban fiskal jangka panjang akan meningkat, termasuk tekanan terhadap APBN melalui pembayaran bunga dan cicilan pokok.

Karena itu, transparansi pengelolaan utang dan efektivitas penggunaannya menjadi krusial. Pemerintah harus memastikan setiap penambahan utang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.

“Tanpa itu, peningkatan utang hanya akan memperbesar beban generasi mendatang, sekaligus menegaskan lemahnya reformasi fiskal dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi sistemik,” pungkas Badiul.

Sumber Kerentanan

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai kenaikan utang luar negeri Indonesia di tengah penguatan dolar AS harus direspons dengan strategi jangka panjang yang lebih fundamental, bukan sekadar kebijakan jangka pendek.

Menurut Iyuk, kebergantungan terhadap pembiayaan berbasis dollar menjadi salah satu sumber kerentanan utama ekonomi Indonesia. Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, beban pembayaran utang otomatis meningkat, sehingga ruang fiskal pemerintah ikut tertekan.

“Selama struktur pembiayaan kita masih sangat bergantung pada dollar AS, maka risiko itu akan terus berulang. Ini bukan soal angka utang semata, tetapi soal struktur ekonomi kita,” ujar Iyuk.

Dalam jangka panjang, Indonesia tegas Iyuk harus memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengurangi eksposur terhadap dolar, salah satunya melalui pendalaman pasar keuangan domestik. Instrumen pembiayaan dalam rupiah perlu diperluas agar pemerintah maupun sektor swasta tidak terus bergantung pada pinjaman luar negeri.

Selain itu, Iyuk menilai penguatan sektor riil menjadi kunci utama. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, khususnya melalui hilirisasi industri, akan memperbesar pasokan devisa dan memperkuat posisi rupiah terhadap tekanan eksternal.

“Kalau kita punya basis ekspor yang kuat dan berorientasi nilai tambah, maka ketergantungan terhadap dolar akan berkurang secara alami,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi mitra dagang dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Langkah tersebut dapat mengurangi dominasi dollar dalam sistem perdagangan Indonesia.

Dengan kombinasi penguatan sektor keuangan domestik dan transformasi ekonomi berbasis produksi, Iyuk menegaskan Indonesia dapat secara bertahap keluar dari jebakan kerentanan terhadap fluktuasi dollar.ers/YK/E-9