Tiongkok Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Menjadi 4,5–5 Persen

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Pemerintah Tiongkok menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 4,5 hingga 5 persen. Target ini menjadi yang terendah dalam beberapa dekade dan menandai penurunan pertama sejak 2023.

Target tersebut diumumkan dalam laporan kerja pemerintah yang disampaikan Perdana Menteri Li Qiang pada sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Kamis (5/3). Selama tiga tahun terakhir, target pertumbuhan ekonomi negara itu dipatok pada “sekitar 5 persen”.

Penurunan target ini mencerminkan sikap lebih hati-hati pemerintah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tekanan deflasi, penurunan pasar properti yang berkepanjangan, hingga meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Target pertumbuhan 4,5 hingga 5 persen juga tercatat sebagai yang terendah sejak 1991. Dalam pidatonya, Li mengakui kompleksitas situasi ekonomi yang dihadapi negaranya saat ini.

“Jarang sekali dalam beberapa tahun terakhir kita menghadapi lanskap yang begitu serius dan kompleks, di mana guncangan dan tantangan eksternal saling terkait dengan kesulitan domestik dan pilihan kebijakan yang sulit,” kata Li.

Pertumbuhan Melambat

Ekonomi Tiongkok tercatat tumbuh 5 persen pada 2025, salah satu tingkat pertumbuhan paling lambat dalam beberapa dekade menurut data resmi yang dirilis pada Januari. Nilai produk domestik bruto negara itu telah melampaui 140 triliun yuan atau sekitar US$20,3 triliun.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar, termasuk lemahnya pengeluaran konsumen serta krisis utang yang melanda sektor properti.

Menurut Li, target pertumbuhan tahun ini ditetapkan secara sengaja. Pemerintah, kata dia, perlu memberikan ruang bagi penyesuaian struktural dan reformasi ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok telah “mempertimbangkan perlunya menyisakan ruang untuk penyesuaian struktural, pencegahan risiko, dan reformasi di tahun pertama periode rencana lima tahun ini, sehingga dapat meletakkan fondasi yang kokoh untuk memberikan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang”.

Tahun ini juga menjadi penting karena Tiongkok mulai menjalankan Rencana Lima Tahun ke-15, yang akan menentukan arah kebijakan dan strategi ekonomi negara tersebut hingga 2030.

Sejumlah analis menilai langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Xi Jinping yang lebih menekankan stabilitas dibanding pertumbuhan tinggi.

“Beijing akan tetap pada jalur agenda Xi Jinping untuk pertumbuhan yang lebih lambat tetapi lebih aman, yang berfokus pada kemandirian teknologi dan kontrol politik yang lebih ketat,” kata Neil Thomas, peneliti politik Tiongkok di Asia Society Policy Institute, kepada CNA sebelumnya.

Tekanan Deflasi dan Sektor Properti

Tekanan deflasi masih menjadi tantangan bagi ekonomi Tiongkok. Indeks harga produsen turun 1,4 persen pada Januari dibandingkan tahun sebelumnya, menandai bulan kontraksi ke-40 berturut-turut. Meski demikian, penurunan ini lebih lambat dibandingkan kontraksi 2,6 persen yang tercatat sepanjang 2025.

Sementara itu, inflasi konsumen sepanjang 2025 tetap berada jauh di bawah target pemerintah sebesar 2 persen. Pada Januari tahun ini, indeks harga konsumen naik 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, melambat dari 0,8 persen pada Desember.

Li menegaskan pemerintah berupaya menstabilkan harga dan memulihkan aktivitas ekonomi.

“Beijing bertujuan untuk mengarahkan tingkat harga umum kembali ke wilayah positif dan menghasilkan pemulihan yang wajar dan moderat dalam harga konsumen untuk memfasilitasi siklus yang baik dalam perekonomian,” kata Li.

Di sisi lain, sektor properti yang sebelumnya menyumbang sekitar seperempat PDB Tiongkok masih mengalami penurunan berkepanjangan. Investasi real estat turun 17,2 persen pada 2025, sedangkan penjualan perumahan komersial berdasarkan luas lantai turun 8,7 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, Li mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan khusus di setiap kota guna “mengendalikan jumlah proyek real estat baru, mengurangi persediaan perumahan, dan meningkatkan pasokan”.

Pemerintah juga berencana mendorong pembelian stok rumah yang belum terjual untuk diubah menjadi perumahan bersubsidi pemerintah.

Selain itu, Li berjanji akan “memanfaatkan peran daftar putih dengan lebih baik untuk memastikan penyelesaian proyek perumahan tepat waktu dan mencegah risiko gagal bayar utang”.

Ketegangan Perdagangan

Di tengah tantangan domestik, Tiongkok juga menghadapi tekanan eksternal dari hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok saat ini rata-rata sekitar 34 persen, menurut Layanan Penelitian Kongres AS.

Angka tersebut memang lebih rendah dibanding sebelumnya setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian bea masuk yang diberlakukan melalui kekuasaan darurat pada 20 Februari.

Namun, tarif tersebut masih tergolong tinggi di tengah dinamika hubungan perdagangan kedua negara, terutama menjelang rencana kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing pada 31 Maret hingga 2 April mendatang.