Resmikan Dewan Perdamaian, Trump Kumpulkan 24 Pemimpin Negara

WASHINGTON– Dalam rangka peresmian Dewan Perdamaian, lembaga baru yang fokus pada kemajuan di Gaza dan isu internasional lain yang lebih luas, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Kamis (19/2) mengumpulkan sejumlah pemimpin negara.

Sekitar 24 pemimpin dunia atau pejabat senior lainnya sudah beradadi Washington DC untuk menghadiri pertemuan tersebut, termasuk beberapa teman Trump yang berhaluan otoriter dan hampir tidak ada satupun anggota Partai Demokrat Eropa yang secara tradisional menandatangani inisiatif AS.

Dewan Perdamaian berkumpul setelah pemerintahan Trump, bekerja sama dengan Qatar dan Mesir, merundingkan gencatan senjata pada Oktober untuk menghentikan perang dahsyat selama dua tahun di Gaza.

AS mengatakan bahwa rencana tersebut kini telah memasuki fase kedua dengan fokus pada pelucutan senjata Hamas, kelompok militan Palestina yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu banyak korban jiwa.

Kementerian kesehatan Gaza, yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, mengatakan setidaknya 601 orang telah dibunuh oleh pasukan Israel sejak gencatan senjata dimulai.

Pada pertemuan Dewan Perdamaian, Trump diperkirakan akan merinci janji lebih dari 5 miliar dollar AS untuk Gaza. Pertemuan tersebut juga akan membahas bagaimana meluncurkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan menjamin keamanan di Gaza.

Pemain kuncinya adalah Indonesia, negara mayoritas muslim terbesar, yang mengatakan siap mengirim hingga 8.000 tentara ke Gaza jika pasukan tersebut dikonfirmasi.

Presiden Prabowo Subianto akan mengambil bagian dalam pertemuan perdana di Gaza, setelah bergabung dalam acara peluncuran di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan lalu.

Para pejabat AS termasuk Steve Witkoff, teman Trump dan negosiator ulung, telah bersikeras bahwa kemajuan yang solid sedang dibuat dan bahwa Hamas merasakan tekanan untuk menyerahkan senjata. Di lain pihak, Israel telah menyarankan pembatasan besar-besaran termasuk menyita senapan pribadi kecil dari Hamas.

“Senjata berat, yang paling merusak yaitu AK-47," kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini. “Itu senjata utama dan itu harus disita,” katanya.

Jeremy Issacharoff, seorang ahli urusan strategis di Universitas Reichman Israel, mengakui bahwa melucuti senjata Hamas tidak akan menjadi tugas sederhana tetapi mengatakan bahwa bagi Israel, jalur yang kredibel akan menjadi kunci untuk menentukan apakah langkahini bisa dilaksanakan.

Gaza Baru

Dalam sebuahlangkah menuju Gaza baru, sebuah komite teknokratis dibentuk bulan lalu untuk menangani pemerintahan sehari-hari di Gaza yang dipimpin oleh insinyur dan mantan pejabat Ali Shaath.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP bahwa Dewan Perdamaian harus memaksa Israel untuk menghentikan pelanggarannya di Gaza dan untuk mengangkat pengepungan panjang wilayah tersebut.

Pertemuan Dewan Perdamaian itu akan berlangsung di gedung Institut Perdamaian AS. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Gedung Putih, Trump akan memegang hak veto atas Dewan Perdamaian dan dapat tetap menjadi pemimpinnya bahkan setelah meninggalkan jabatannya, dan negara-negara yang ingin tetap menjabat secara permanen daripada menikmati masa jabatan dua tahun, harus tetap membayar 1 miliar dollar AS.

Para pejabat AS mengatakan pertemuan Kamis adalah tentang Gaza tetapi juga menyatakan bahwa Dewan Perdamaian dalam istilah yang lebih luas, bisa mengatasi konflik global lainnya.

“Ini adalah perpaduan antara ambisi dan narsisme, yang tidak didukung oleh upaya koherensi intelektual apa pun,” kata Bruce Jones, peneliti senior di Brookings Institution.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Nazar el Mahfudzi menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum Board of Peace untuk membahas Gaza menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa politik bebas aktif memiliki makna strategis dan etis.

“Jika Presiden mampu menjawab keraguan di dalam negeri sekaligus menunjukkan kontribusi nyata di level global, maka peran Indonesia dalam Board of Peace akan memperkuat posisi kita sebagai negara muslim demokratis yang konsisten memperjuangkan perdamaian,” pungkasnya. AFP/SB/YK/E-9