Stimulus Rp12,83 Triliun Dinilai hanya Mampu Jaga Daya Beli Selama Puasa dan Lebaran

JAKARTA- Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan anggaran senilai 12,83 triliun rupiah untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial (bansos). Stimulus akan diberikan selama periode Februari-Maret 2026.

Namun kebijakan itu dinilai hanya mampu untuk menjaga data beli masyarakat selama masa puasa dan lebaran. Stimulus yang sifatnya lebih mirip bantuan sosial (bansos) itu dipastikan belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyiapkan 12,83 triliun rupiah untuk diskon transportasi selama libur lebaran, termasuk juga diskon tiket pesawat,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (3/2).

Dari total anggaran tersebut, 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon transportasi, sedangkan untuk bansos mencapai sekitar 12 triliun rupiah. Secara terinci Pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat hingga 16 persen berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) khusus tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik.

“Kemudian Angkasa Pura, airport tax akan kasih diskon 50 persen, kemudian avtur pun akan ada diskon,” katanya.Untuk transportasi laut dan kereta api, potongan tarif tiket akan mencapai 30 persen, sedangkan diskon tarif jalan tol hingga 20 persen.

“Untuk bansos berupa beras 10 kilogram untuk dua bulan, ditambah MinyaKita untuk dua bulan,” katanya.

Paket stimulus tersebut akan diberikan selama periode libur Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, dengan harapan menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal I itu penting.

Guru Besar Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat mengatakan paket stimulus itu sepertinya menyasar lebaran dan juga Imlek di Februari. Dari sisi efektivitasnya, stimulus itu sifatnya masih bansos, sedangkan bansos untuk situasi seperti di Indonesia hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi belum mampu untuk mempercepat, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Itu hanya menjaga pada level yang steady atau stabil di angka sekitar 5 persen.

Berkaca dari pertumbuhan ekonomi dari kuartal 1 tahun 2025 kan hanya 4,8 kemudian naik sedikit di kuartal II ke level 5,12 persen, walaupun kembali turun di kuartal ketiga,” katanya.

Saat ini, masih menunggu apakah target pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 bisa tercapai 5,7 persen. Target itu akan sulit penyaluran likuiditas 200 triliun rupiah ke sistem keuangan tidak diakselerasikan ke sektor-sektor produktif.

Dengan kapasitas perekonomian nasional yang saat ini belum pulih, maka perlu akselerasi agar bisa keluar dari pertumbuhan ekonomi seperti yang selama ini di angka 5 persen.

Kembali Melandai

Rekannya, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai stimulus tersebut dapat membantu masyarakat menjaga daya beli sekaligus mendukung mobilitas selama periode Lebaran 2026.

“Sepanjang 2025, daya beli masyarakat secara umum mengalami penurunan. Sejumlah lembaga, termasuk Mandiri Institute, mencatat belanja masyarakat kembali melandai setelah lonjakan sementara pada periode Natal dan Tahun Baru,” kata Aloysius.

Ia menjelaskan, meskipun belanja meningkat saat Nataru, mobilitas masyarakat justru menunjukkan indikasi tertahan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Data PT ASDP Indonesia Ferry menunjukkan realisasi penyerapan kuota stimulus mencapai 96,17 persen, dimanfaatkan oleh 2,25 juta pengguna dari target 2,34 juta penerima manfaat.

“Artinya, masih terdapat peluang mobilitas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Namun demikian, Aloysius mengingatkan bahwa faktor cuaca perlu menjadi perhatian utama, tidak hanya dari sisi kelancaran mobilitas, tetapi juga aspek keselamatan. Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca di Indonesia diperkirakan baru kembali normal mulai April 2026.

Selain itu, catatan Kementerian Perhubungan menunjukkan mobilitas masyarakat pada Lebaran tahun lalu turun 4,69 persen dibandingkan 2024. Oleh karena itu, meskipun stimulus berpotensi mendorong pergerakan masyarakat tahun ini, lonjakan mobilitas diperkirakan belum sepenuhnya menyamai tingkat sebelum penurunan.

Aloysius menegaskan, upaya menjaga daya beli melalui stimulus perlu diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya stimulus, tetapi juga stabilitas harga barang-barang dasar, agar penguatan daya beli benar-benar terasa,” pungkasnya.ers/YK/E9