Vonis Makin Berat, Begini Rangkaian Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Kasus hukum yang menyeret nama Nikita Mirzani memasuki babak baru setelah vonis banding dibacakan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis lebih berat, yakni enam tahun penjara.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menghukum Nikita empat tahun penjara dan membebaskannya dari dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Keputusan tingkat banding ini membuat kasus tersebut kembali menjadi sorotan publik. Berikut perjalanan lengkap kasusnya yang menghebohkan publik.

Awal Mula Kasus: Laporan Dokter Reza Gladys

Kasus bermula pada 3 Desember 2024 ketika dokter dan pengusaha kecantikan, Reza Gladys, resmi melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian.

Laporan tersebut berisi dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan setelah Nikita melontarkan kritik keras terhadap produk kecantikan milik Reza melalui siaran langsung di media sosial.

Reza dalam laporannya menyebut bahwa Nikita meminta uang tutup mulut agar tidak terus menjelek-jelekkan produknya, dengan nominal yang diduga mencapai Rp4 miliar.

Selain tuduhan pemerasan, Reza juga mengklaim adanya upaya pengancaman dan tindak pencucian uang terkait aliran dana tersebut.

Penyidikan: Penetapan Tersangka hingga Penahanan

Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyidikan intensif. Pada 21 Februari 2025, polisi mengumumkan bahwa Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan yang sebelumnya tertunda akhirnya dilakukan pada awal Maret.

Setelah menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, penyidik memutuskan untuk menahan Nikita, dan masa penahanannya kelak dikurangkan dari total hukuman.

Dakwaan Jaksa: ITE, Pemerasan, hingga TPPU

Surat dakwaan dibacakan pada 27 Juni 2025. Jaksa menjerat Nikita dengan pasal berlapis: penyebaran informasi elektronik bernuansa ancaman (UU ITE), pemerasan (KUHP), dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jaksa menilai unsur TPPU terpenuhi karena dana yang diduga hasil pemerasan digunakan Nikita untuk berbagai kebutuhan, termasuk angsuran rumah. Unsur pemerasan dianggap terbentuk karena adanya permintaan uang agar Reza tidak kembali diserang secara publik.

Vonis PN Jaksel: Hukuman 4 Tahun Penjara, Bebas dari TPPU

Persidangan berlangsung sepanjang pertengahan 2025. Pada 28 Oktober 2025, majelis hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Majelis menyatakan Nikita terbukti menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur pemerasan, tetapi membebaskannya dari dakwaan TPPU karena transaksi keuangan yang dilakukan dinilai tidak memenuhi unsur penyembunyian asal-usul dana.

Putusan ini berbeda dari tuntutan jaksa yang meminta 11 tahun penjara. Pihak Nikita langsung mengajukan banding dan menilai banyak bukti serta keterangan saksi ahli belum dipertimbangkan secara maksimal.

Banding: Hukuman Justru Diperberat Menjadi 6 Tahun

Permohonan banding yang diajukan pada awal November 2025 ternyata menghasilkan putusan lebih berat. Pada 9 Desember 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun penjara.

Hakim banding menyatakan bahwa Nikita tidak hanya melakukan pemerasan melalui media elektronik, tetapi juga terbukti melakukan pencucian uang. Aliran dana dari Reza serta penggunaannya dinilai memenuhi unsur TPPU, sehingga putusan PN Jaksel dibatalkan.

Denda Rp1 miliar tetap dipertahankan, dengan ketentuan kurungan tiga bulan jika tidak dibayar.

Perbedaan Penilaian Hakim: Kenapa Hukuman Malah Naik?

Perbedaan mencolok antara vonis tingkat pertama dan banding terletak pada interpretasi unsur TPPU. Pada tingkat pertama, saksi ahli menilai tidak ada upaya penyembunyian sumber dana.

Namun hakim banding menilai penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, termasuk pembayaran rumah, merupakan bagian dari tindak pencucian uang karena uang tersebut berasal dari tindak pidana.

Perbedaan perspektif inilah yang membuat hukuman pada tingkat banding menjadi lebih berat.

Dampak Kasus: Peringatan bagi Pelaku Media Sosial dan Influencer

Putusan ini menimbulkan diskusi luas. Kasus Nikita menjadi peringatan bagi para influencer bahwa aktivitas di media sosial dapat berujung pada risiko hukum besar jika disertai tekanan atau permintaan uang.

Bagi Reza Gladys, keputusan banding menguatkan posisi hukumnya dan menjadi bentuk perlindungan terhadap reputasi bisnis. Namun di sisi lain, perbedaan signifikan antara putusan PN dan PT menyoroti adanya dinamika besar dalam interpretasi hukum, khususnya terkait TPPU.

Kesimpulan: Perjalanan Hukum yang Panjang dan Berliku

Sejak laporan masuk pada 3 Desember 2024 hingga putusan 9 Desember 2025, kasus ini menunjukkan kompleksitas penanganan perkara digital yang melibatkan selebritas.

Banding yang diajukan guna mencari keringanan justru berujung pada hukuman lebih berat: enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dengan keputusan tersebut, hakim menegaskan bahwa Nikita terbukti melakukan pemerasan dan pencucian uang melalui media elektronik, menjadikannya salah satu kasus selebritas paling kontroversial sepanjang 2025.