Artis dan Influencer Kini Tak Sembarang Open Donasi, Mensos Tegas Akan Lakukan Audit

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan semua pihak agar mematuhi ketentuan izin penggalangan dana dalam upaya membantu korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Imbauan ini disampaikan menanggapi maraknya aksi solidaritas publik, termasuk artis, influencer, serta komunitas kemanusiaan yang kini membuka donasi hingga mencapai nominal miliaran rupiah.

Menurut Gus Ipul, gelombang kepedulian masyarakat terhadap tiga provinsi tersebut patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa semangat membantu tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan pada aturan.

Mekanisme Terstruktur

Terlebih lagi, penggalangan dana berskala besar membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan standar ketat untuk pengumpulan dana publik, terutama dalam jumlah besar. Aturan ini bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat tidak ragu menyalurkan bantuan melalui pihak manapun.

“Kalau di atas Rp500 juta ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja,” ujarnya dilansir dari laman Instagram @rumpi_gosip, Rabu (10/12/25).

Ia menambahkan bahwa laporan audit merupakan bukti formal bahwa dana yang berhasil dihimpun telah dikelola secara profesional. Dengan adanya auditor independen, setiap rupiah yang diterima dan disalurkan tercatat secara jelas.

Hal ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga, komunitas, maupun individu yang menjalankan aksi sosial.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah figur publik disebut telah mengumpulkan donasi dalam jumlah signifikan untuk membantu penyintas bencana. Fenomena ini menunjukkan kuatnya budaya solidaritas masyarakat Indonesia, terutama ketika terjadi musibah besar.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa popularitas atau niat baik saja tidak cukup. Ada prosedur administratif yang wajib ditaati untuk memastikan bantuan sampai secara adil dan efektif.

Lebih jauh, Mensos juga meminta pihak-pihak yang sedang atau akan membuka donasi untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial atau pemerintah daerah. Koordinasi ini diperlukan agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih, serta dapat mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah.

Gus Ipul meyakini bahwa kepatuhan terhadap aturan justru akan memperkuat gerakan kemanusiaan. Dengan tata kelola yang benar, donasi masyarakat dapat dikelola lebih profesional, sementara kepercayaan publik tetap terjaga.

Di tengah duka akibat bencana, transparansi menjadi kunci agar solidaritas benar-benar memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan.***