Video yang dibagikan pada Senin (1/12) itu memakai lagu hits Carpenter tahun 2024 berjudul “Junoâ€. Dalam rekaman tersebut, terlihat petugas imigrasi federal mengejar dan menahan beberapa individu, sementara warga sekitar merekam kejadian itu dengan ponsel mereka.
Di dalam video itu juga terdapat tulisan, “Pernah coba yang satu ini? Bye-bye,†yang merujuk pada lirik lagu “Junoâ€, lengkap dengan tambahan emotikon.
Sabrina Carpenter, yang kini berusia 25 tahun, langsung menanggapi melalui platform X pada Selasa (2/12). Ia mengecam penggunaan lagunya untuk mendukung pesan politik pemerintah.
“Video ini jahat dan menjijikkan,†tulisnya.
“Jangan pernah melibatkan saya atau musik saya untuk mendukung agenda tidak manusiawi kalian.â€
Pernyataan Carpenter memicu respons cepat dari Gedung Putih. Abigail Jackson, selaku juru bicara, membalas kritikan tersebut dengan nada tajam.
“Ini pesan pendek dan manis untuk Sabrina Carpenter, kami tidak akan meminta maaf karena mendeportasi para pembunuh, pemerkosa, dan pedofil ilegal yang berbahaya dari negara kami. Siapa pun yang membela para monster ini pasti bodoh atau lamban?†kata Jackson dalam pernyataannya.
Dengan sikap ini, Carpenter bergabung dengan lebih dari dua lusin musisi lain, termasuk Neil Young dan The Rolling Stones, yang sebelumnya menolak penggunaan karya mereka oleh Trump.
Trump, yang saat ini menjalani masa jabatan kedua yang tidak berurutan, dikenal aktif di media sosial. Tim komunikasinya juga kerap menggunakan lagu-lagu populer untuk mengiringi video pendek yang menonjolkan upaya pemerintah dalam memenuhi janji kampanye.
Video yang diunggah pada 1 Desember tersebut tampak mempromosikan pendekatan agresif pemerintah dalam memberantas imigrasi ilegal sejak awal masa jabatan keduanya pada Januari lalu.
Namun kebijakan itu mendapat kritik luas, termasuk dari Paus Leo, yang mengecam metode penegakan hukum imigrasi yang dinilai berlebihan. Penangkapan dilakukan di pengadilan, sudut-sudut jalan di kawasan Hispanik, hingga penggerebekan apartemen yang dihuni orang-orang yang diduga tidak memiliki dokumen resmi.
Kontroversi ini kian menunjukkan ketegangan antara dunia hiburan dan politik, terutama ketika karya seni digunakan untuk menyampaikan pesan pemerintah tanpa persetujuan penciptanya.
