Jepang Catatkan Sejarah Wanita Perdana Menteri Pertama

TOKYO - Jepang mencatatkan sejarah dengan terpilihnya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama di negeri Sakura, pada hari Selasa (21/10). Takaichi yang juga pemimpin Partai Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) yang berkuasa, memenangkan suara di majelis rendah. 

Perdana Menteri Jepang kelima dalam beberapa tahun akan me­mimpin pemerintahan minoritas dan memiliki agenda penting, terutama kunjungan terjadwal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump minggu depan.

Majelis rendah parlemen menun­juk Takaichi, seorang pengagum Mar­garet Thatcher, sebagai perdana men­teri pada hari Selasa, setelah ia secara tak terduga memenangkan mayoritas tipis dalam putaran pertama pemu­ngutan suara. Takaichi akan resmi menjabat setelah bertemu dengan Kaisar Jepang.

Mantan drummer heavy metal itu pada 4 Oktober menjadi ketua LDP , yang telah memerintah hampir tanpa henti selama beberapa dekade tetapi kehilangan dukungan.

Enam hari kemudian, partai Ko­meito, yang merasa tidak nyaman de­ngan pandangan konservatif Takaichi dan skandal dana gelap LDP, keluar dari koalisi mereka.

Hal itu memaksa Takaichi untuk membentuk aliansi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang reformis dan condong ke kanan, yang ditanda­tangani pada Senin malam .

JIP ingin menurunkan tarif pa­jak konsumsi makanan menjadi nol, menghapuskan sumbangan perusa­haan dan organisasi, serta mengu­rangi jumlah anggota parlemen.

Takaichi berjanji pada hari Senin untuk “memperkuat ekonomi Jepang, dan membentuk kembali Jepang se­bagai negara yang dapat bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

“Dia orang yang berpikiran kuat, terlepas dari apakah dia seorang wanita,” kata pensiunan Toru Taka­hashi, 76 tahun, kepada AFP di kampung halaman Takaichi, Nara.

“Dia tidak seperti Trump. Tapi dia jelas tentang apa yang benar dan salah.”

Takaichi telah menjanji­kan Kabinet dengan jumlah perempuan setara “Nordik”, naik dari dua di bawah perdana men­teri yang akan lengser, Shigeru Ishiba.

“Ini bisa termasuk Satsuki Kata­yama dari sayap kanan yang bertang­gung jawab atas keuangan dan Kimi Onoda yang berdarah campuran Amerika sebagai menteri keamanan ekonomi,” sebut media lokal.

Pengasuhan Anak

Jepang berada di peringkat 118 dari 148 negara dalam Laporan Kesenjang­an Gender Global 2025 yang dirilis Fo­rum Ekonomi Dunia. Sekitar 15 persen anggota parlemen majelis rendah ada­lah perempuan, dan dewan direksi per­usahaan didominasi laki-laki.

Takaichi mengatakan dia berharap dapat meningkat­kan kesadaran tentang per­juangan kesehatan wanita dan telah berbicara terus terang tentang pengala­mannya sendiri tentang fase menopause.