Efektivitas Belanja Pemerintah Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, Senin (28/7), mengatakan melalui penguatan peran konsumsi dan investasi, khususnya efektivitas belanja Pemerintah, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Ia mengatakan strategi itu diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri dan investor asing, sehingga dapat mengundang lebih banyak investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” jelas Menko.

Guna mencapai target pertumbuhan di tahun 2025, Airlangga menilai sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN diperlukan. Dari sisi konsumsi pemerintah, Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan itu diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.

Sedangkan di bidang investasi, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Airlangga.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, pada kuartal I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen dan memberikan kontribusi sebesar 54,53 persen terhadap PDB, menunjukkan bahwa komponen itu masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Namun pertumbuhan sektor konsumsi masih rendah.

“Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomidengan pertumbuhan 4,89 persen. Sedangkan investasi Indonesia menyumbang 30,1 persen dari PDB Nominal pada Desember 2024,”ungkap Suhartoko.

Program Padat Karya

Pada kuartal pertama 2025, salah satu sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tersebut hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,1 persen. Melihat kontribusi konsumsi dan investasi yang sangat besar namun pertumbuhannya kecil, maka upaya mendorong daya beli masyarakat dan investasi perlu dilakukan, baik melalui APBN dengan pengurangan pajak, subsidi, bantuan langsung tunai ataupun program program padat karya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian yang harus menjadi perhatian serius, jangan sampai bantuan meningkatkan daya beli, malahan ditabung. Akibatnya hanya menciptakan multiplier yang rendah.

“Jika perlu bisa diwujudkan dalam barang, artinya pemerintah yang menciptakan multiplier konsumsinya. Namun ini rawan korupsi, seperti yang telah terjadi korupsi pada masa Covid-19,” kata Suhartoko.

Sedangkan untuk investasi langsung tidak bisa berdampak jangka pendek, namun sebenarnya dampaknya jangka menengah sampai panjang. Adapun, lima besar investasi penting yang perlu mendapat perhatian adalah Industri Pengolahan/Manufaktur, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai bahwa arah kebijakan pemerintah sudah tepat, tetapi perlu dikawal ketat terutama dari sisi efektivitas realisasi belanja dan kepastian regulasi investasi.

“Permasalahannya bukan hanya pada jumlah belanja pemerintah, tetapi pada efektivitas dan ketepatan sasarannya. Jika realisasinya lambat atau tidak menyasar sektor-sektor produktif dan padat karya, dampaknya terhadap pertumbuhan bisa sangat terbatas,” kata Aditya saat dihubungi Koran Jakarta, Senin (28/7).

Menurut Aditya, tantangan utama pada semester II adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global, serta mendorong dunia usaha tetap ekspansif meski suku bunga tinggi dan ketidakpastian ekonomi global masih membayangi.

Aditya juga mengingatkan bahwa investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya akan mengalir jika pemerintah mampu menjaga kepastian hukum dan stabilitas kebijakan. “Iklim usaha yang tidak berubah-ubah dan proses perizinan yang cepat akan menjadi sinyal positif bagi investor. Jangan sampai belanja meningkat, tetapi investor justru wait and see,” imbuhnya.

Di juga mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) juga didorong untuk belanja lebih cepat dan efektif, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. “Serapan anggaran daerah masih menjadi PR. Jika koordinasi fiskal pusat-daerah diperkuat, akselerasi pertumbuhan akan lebih terasa secara nasional,” tutupnya.