Di Tengah Krisis Lapangan Kerja, Para Wamen Justru Dobel Jabatan

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk sejumlah wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah (BUMN) menjadi salah satu topik yang paling hangat diperbincangkan publik belakangan ini. Selain memantik reaksi dari masyarakat luas, kebijakan tersebut juga menimbulkan beragam komentar dari para menteri di kabinet sendiri.

Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Menko PBMD), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin.

Dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), Senin (14/7), Cak Imin dengan gaya khasnya blak-blakan mengaku ‘ngiler’ melihat para wakil menteri yang mendapat jabatan ganda tersebut.

“Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ucapnya di tengah gelak tawa peserta acara.

Lebih lanjut, Cak Imin mengakui bahwa sebelumnya ia tidak terlalu mempermasalahkan soal isi dompet, sampai akhirnya melihat fenomena ini dan “tersadar”.

“Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kelakarnya.

Ia pun sempat berandai-andai bisa merasakan “nasib baik” serupa:

“Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak. Wamen-wamen ini luar biasa,” tambahnya, sembari menekankan bahwa rezeki setiap orang sudah ada yang mengatur.

Daftar Wakil Menteri yang Merangkap Komisaris BUMN

Per 10 Juli 2025, tercatat 30 dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Berikut beberapa nama dan posisinya:

• Stella Christie (Wamendiktisaintek): Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

• Ferry Juliantono (Wamen Koperasi): Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

• Arif Havas Oegroseno (Wamenlu): Komisaris PT Pertamina International Shipping

• Taufik Hidayat (Wamenpora): Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

• Veronica Tan (Wamen Pemberdayaan Perempuan): Komisaris PT Citilink Indonesia

• Bambang Eko Suhariyanto (Wamen Setneg): Komisaris PLN

• Sudaryono (Wamen Pertanian): Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia

• Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan): Komisaris Garuda Maintenance Facility

• Angga Raka Prabowo (Wamen Kominfo): Komisaris Utama Telkom

• Ossy Dermawan (Wamen ATR/BPN): Komisaris Telkom

• Immanuel Ebenazer (Wamen Ketenagakerjaan): Komisaris Pupuk Indonesia

• Silmy Karim (Wamen Imigrasi): Komisaris Telkom Indonesia

• Fahri Hamzah (Wamen Perumahan): Komisaris BTN

• Suahasil Nazara (Wamen Keuangan): Komisaris PLN

• Aminuddin Ma’ruf (Wamen BUMN): Komisaris PLN

• Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN): Komisaris Utama BRI

• Helvy Yuni Moraza (Wamen UMKM): Komisaris BRI

• Diana Kusumastuti (Wamen PUPR): Komisaris Utama Brantas Abipraya

• Yuliot Tanjung (Wamen ESDM): Komisaris Bank Mandiri

• Didit Herdiawan Ashaf (Wamen Kelautan): Komisaris Utama Perikanan Indonesia

• Komjen Pol (Purn) Suntana (Wamen Perhubungan): Komisaris Utama Pelindo

• Dante Saksono (Wamen Kesehatan): Komisaris Pertamina Bina Medika

• Donny Ermawan Taufanto (Wamen Pertahanan): Komisaris PT Dahana

• Christina Aryani (Wakil Kepala BP2MI): Komisaris Semen Indonesia

• Diaz Hendropriyono (Wamen LHK): Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler

• Ratu Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan): Komisaris Dayamitra Telekomunikasi

• Dyah Roro Esti Widya Putri (Wamen Perdagangan): Komisaris Utama PT Sarinah

• Todotua Pasaribu (Wamen Investasi): Wakil Komisaris Utama Pertamina

• Juri Ardiantoro (Wamen Setneg): Komisaris Utama Jasa Marga

• Ahmad Riza Patria (Wamen Desa): Komisaris PT Telekomunikasi Seluler

Publik Pertanyakan Urgensi di Tengah Ketimpangan Sosial

Di balik daftar panjang ini, pertanyaan publik pun bermunculan, terutama terkait urgensi dan transparansi pengangkatan para wakil menteri sebagai komisaris, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

Kritik pun semakin tajam ketika fenomena rangkap jabatan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, di mana jutaan rakyat Indonesia masih kesulitan mencari pekerjaan layak dan memenuhi kebutuhan dasar.

Bagi sebagian orang, dobel job para pejabat ini memang bisa jadi "bikin ngiler", namun di sisi lain, fenomena ini menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan sosial, efisiensi birokrasi, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Apakah kebijakan ini bagian dari strategi manajemen talenta negara? Atau justru bentuk pembiaran terhadap konsentrasi kekuasaan dan rezeki di kalangan elite?

Waktu dan transparansi pemerintah yang akan menjawabnya.