Yah, Utang Meningkat Siap-siap Rakyat yang Bakal Menanggung Beban

Selasa, 17 Nov 2026, 09:47 WIB

JAKARTA, KUCANTIK,COM - Dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, peningkatan utang yang tidak diikuti penguatan kapasitas ekonomi berisiko mempersempit ruang fiskal. Pasalnya, semakin besar kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang, semakin terbatas pula kemampuan pemerintah membiayai sektor-sektor produktif dan pelayanan publik.

Peringatan tersebut mengemuka setelah Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 458,9 miliar dollar AS, meningkat dari 455,4 miliar dollar AS pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN tumbuh 7,2 persen dengan rasio terhadap PDB sebesar 30,9 persen. BI menilai posisi tersebut masih dalam kondisi sehat dan terkendali.

Ket. Foto: — Sumber: Dok. ist

“Secara teknis, rasio ULN terhadap PDB memang dalam batas moderat. Namun, kalau besaran ULN terus tumbuh, risiko penyempitan ruang fiskal harus dicermati akibat meningkatnya beban bunga dan dikorbankannya sektor-sektor produktif ketika anggaran banyak tersedot untuk pembayaran utang,” kata Aloysius dari Yogyakarta, Senin (16/11).

Menurut dia, persoalan utang tidak cukup diukur dari besar kecilnya rasio terhadap PDB. Pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi menghasilkan pendapatan dan devisa untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Apabila utang lebih banyak digunakan membiayai belanja konsumtif yang tidak meningkatkan produktivitas, tambahan pembiayaan justru berpotensi menjadi beban generasi mendatang.

Aloysius juga menyoroti perubahan komposisi ULN yang menunjukkan kenaikan utang pemerintah, sementara utang sektor swasta mengalami penurunan. Kondisi tersebut perlu dicermati karena dapat mengindikasikan kehati-hatian dunia usaha dalam mengambil pembiayaan baru sekaligus meningkatnya kebergantungan pemerintah terhadap utang.

“Gejala ini menandakan lemahnya kemampuan fiskal, terlebih untuk membiayai belanja-belanja yang konsumtif, kendatipun sering dikampanyekan sebagai belanja produktif demi kepentingan jangka panjang,” katanya.

Jika belanja pemerintah tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi dan investasi swasta, APBN berpotensi menjadi tumpuan utama pertumbuhan. Konsekuensinya, ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang semakin besar.

Risiko lainnya berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban ULN dalam denominasi rupiah sehingga menambah beban pembayaran. Karena itu, Aloysius meminta pemerintah memperkuat struktur utang, terutama dengan memperbesar porsi pembiayaan berjangka panjang, meskipun biaya bunga masih menjadi tantangan di tengah tingginya suku bunga global.

Risiko Beralih ke Negara

Kekhawatiran serupa disampaikan Pengamat Kebijakan Publik FITRA, Badiul Hadi. Menurut dia, kenaikan ULN pemerintah perlu dicermati karena berpotensi memperbesar risiko fiskal, terutama apabila kemampuan sektor swasta memenuhi kewajiban utangnya melemah.

Dia mengingatkan, meskipun pemerintah bukan penjamin otomatis seluruh utang swasta, kesulitan pembayaran oleh perusahaan strategis, perbankan, maupun BUMN dapat memunculkan tekanan agar negara turun tangan melalui restrukturisasi, penjaminan, penyertaan modal, atau intervensi fiskal.

“Keuntungan aktivitas ekonomi dan keputusan berutang dinikmati pelaku usaha, tetapi ketika risiko membesar, negara berpotensi diminta turun tangan. Jika kewajiban kontinjensi berubah menjadi beban APBN, masyarakat akhirnya ikut menanggung risiko keputusan bisnis yang tidak mereka buat,” kata Badiul.

  • beban utang

Redaktur:

Penulis: M Zaki Alatas

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2025 - 2026 Kucantik.Com ®
All rights reserved.