Miris! Perempuan Gaza Dinikahkan Demi Makanan hingga Dipaksa Menikahi Pemerkosanya

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Krisis kemanusiaan di Gaza bukan hanya membuat jutaan orang kehilangan rumah dan akses terhadap kebutuhan dasar. Perempuan dan anak perempuan juga menghadapi ancaman yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual, hingga pernikahan dini dan paksa.

Laporan terbaru United Nations Population Fund (UNFPA) menunjukkan bagaimana perang, pengungsian, kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap makanan serta layanan dasar membuat perempuan dan anak perempuan berada dalam posisi yang semakin rentan.

Dalam laporan “I Want to Feel Safe Again”, UNFPA menghimpun pengalaman 230 perempuan yang tinggal di kamp pengungsian di Gaza City dan Khan Younis. Kesaksian tersebut dikumpulkan melalui 16 diskusi kelompok yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Januari 2026.

Temuan itu memperlihatkan kondisi hidup di tengah perang tidak hanya menciptakan persoalan tempat tinggal, tetapi juga memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan.

Pernikahan Dini Meningkat di Tengah Krisis

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya pernikahan dini dan paksa. UNFPA menyebut tekanan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun semakin kuat ketika keluarga menghadapi kemiskinan, kehilangan tempat tinggal, terpisah dari anggota keluarga, dan rasa tidak aman.

Dalam analisis UNFPA untuk Januari-Maret 2026, pernikahan anak dilaporkan berada pada tingkat tinggi di antara rumah tangga yang dinilai. Lembaga tersebut juga mencatat adanya peningkatan tekanan untuk menikahkan anak perempuan di bawah 18 tahun.

UNFPA sebelumnya juga memperingatkan pernikahan anak di Gaza semakin sering dipandang sebagai cara bertahan hidup. Sebagian keluarga menganggap pernikahan dapat memberikan perlindungan bagi anak perempuan dari ancaman kekerasan atau membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Padahal, pernikahan di usia terlalu muda justru dapat membuat anak perempuan menghadapi risiko baru, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan remaja, putus sekolah, serta hilangnya akses terhadap berbagai kesempatan di masa depan.

Ada Keluarga yang Menikahkan Anak karena Terdesak

Kisah-kisah yang dikumpulkan UNFPA menggambarkan betapa ekstremnya pilihan yang harus dihadapi sebagian keluarga.

Dalam laporan tersebut, perempuan dan anak perempuan disebut menghadapi tekanan untuk menikah ketika keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Pernikahan bahkan dapat digunakan sebagai mekanisme bertahan hidup untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dasar.

UNFPA menegaskan meningkatnya pernikahan anak di Gaza tidak dapat dilepaskan dari kombinasi kelaparan, pengungsian, ketakutan terhadap kekerasan, serta runtuhnya sistem perlindungan sosial.

Dengan kondisi seperti ini, pilihan untuk menikah tidak selalu lahir dari kehendak bebas. Anak perempuan dapat berada dalam situasi ketika keputusan besar mengenai hidup mereka dibuat oleh orang lain karena keluarga merasa tidak mempunyai pilihan lain.

Kekerasan Berbasis Gender Juga Meningkat

Pernikahan dini dan paksa hanyalah salah satu bagian dari masalah yang lebih besar.

Analisis UNFPA mengenai kekerasan berbasis gender di Gaza pada Januari-Maret 2026 mencatat kekerasan psikologis dan emosional menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, disusul penolakan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan.

Sementara itu, anak perempuan berusia 12-17 tahun semakin menghadapi risiko pernikahan paksa, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual. Laporan tersebut juga mencatat adanya laporan mengenai pemerkosaan.

Kondisi pengungsian yang tidak memadai turut memperburuk situasi. Tenda yang rusak, sanitasi buruk, keterbatasan layanan kesehatan, serta minimnya akses terhadap kebutuhan dasar membuat perempuan dan anak perempuan semakin sulit mendapatkan ruang aman.

Janda dan Perempuan Kepala Keluarga Ikut Terancam

Risiko tidak hanya dialami anak perempuan.

Perempuan yang kehilangan pasangan atau harus menjadi kepala keluarga juga berada dalam posisi rentan. UNFPA mencatat sekitar 57 ribu rumah tangga di Gaza dipimpin perempuan, sementara kondisi ekonomi dan sistem perlindungan yang melemah membuat mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketika makanan, tempat tinggal, air, layanan kesehatan, dan perlindungan menjadi sesuatu yang sulit didapatkan, kebutuhan dasar dapat berubah menjadi alat tawar yang membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi.

Laporan UNFPA periode April-Juni 2026 juga menunjukkan penolakan terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan tetap menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering dilaporkan. Pada periode tersebut, laporan mengenai pernikahan paksa dan dini serta kekerasan seksual juga meningkat di tengah pengungsian dan kelangkaan sumber daya.

Perang Membuat Perempuan Kehilangan Rasa Aman

Situasi ini menunjukkan dampak perang terhadap perempuan tidak berhenti ketika mereka berhasil meninggalkan wilayah konflik dan masuk ke kamp pengungsian.

Justru, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan dapat menghadirkan risiko baru ketika kondisi pengungsian terlalu padat, layanan dasar terbatas, dan sistem perlindungan tidak mampu bekerja secara optimal.

UNFPA mencatat meningkatnya kekerasan berbasis gender di Gaza berkaitan dengan pengungsian berulang, kemiskinan, kondisi tempat tinggal yang tidak aman, tekanan psikologis, serta terbatasnya akses terhadap layanan bagi penyintas.

Karena itu, persoalan perempuan di Gaza bukan sekadar tentang bertahan hidup dari perang. Mereka juga harus berhadapan dengan ancaman kekerasan, eksploitasi, dan keputusan hidup yang dapat diambil bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri.

Di tengah kondisi tersebut, UNFPA menekankan pentingnya memperkuat layanan perlindungan, ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, dukungan ekonomi, serta layanan bagi penyintas kekerasan berbasis gender.

Kisah-kisah yang muncul dari Gaza menjadi gambaran dalam situasi krisis berkepanjangan, perempuan dan anak perempuan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan untuk bertahan hidup. Mereka juga membutuhkan keamanan, perlindungan, hak untuk menentukan masa depan, dan akses terhadap layanan yang memungkinkan mereka keluar dari lingkaran kekerasan.