Khawatir Anak Ikut Pindah Keyakinan, Ini Isi Gugatan Balik Sarwendah ke Ruben Onsu

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Perselisihan pascacerai Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak Ruben mengaku terkejut setelah membaca gugatan balik atau rekonvensi Sarwendah yang menjadikan perbedaan keyakinan Ruben sebagai salah satu alasan menolak hak asuh anak jatuh kepadanya.

"Yang menjadi perhatian kami, karena di dalam gugatannya, rekonvensinya mereka itu, mereka bicara tentang isu yang sangat sensitif, yaitu isu agama," kata Minola.

Menurut Minola, keputusan Ruben memeluk agama Islam justru dijadikan alasan untuk membatasi perannya sebagai ayah, termasuk hak mendapatkan hak asuh dan bertemu anak-anaknya.

"Itu adalah senjata bagi mereka, untuk membuat Ruben kehilangan haknya bisa mendapatkan hak asuh dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya," tutur Minola.

Kekhawatiran Sarwendah soal Keyakinan Anak

Berdasarkan berkas rekonvensi, Sarwendah diduga khawatir anak-anak mereka yang masih di bawah umur akan terpengaruh mengikuti keyakinan Ruben jika berada di bawah pengasuhannya.

"Dalam rekonvensi mereka itu, dikhawatirkan Ruben akan memengaruhi anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk mungkin berpindah agama," beber Minola.

Ruben disebut terpukul karena persoalan pribadinya diungkit dalam perkara hukum. Menurut Minola, proses ketika Ruben memutuskan memeluk agama Islam dilakukan secara terbuka dan didampingi keluarga, termasuk disaksikan anak-anaknya.

"Kalau menurut Ruben ke saya, pada waktu Ruben itu ingin memeluk agama Islam itu, pada saat kegiatan itu dilakukan, didampingi oleh keluarganya, ada anak-anaknya di situ."

Minola menegaskan, kehadiran anak-anak bukan untuk memengaruhi keyakinan mereka, melainkan agar mereka dapat menyaksikan salah satu momen penting dalam kehidupan ayahnya.

"Hanya untuk melihat ada saksi sejarah bagaimana ayahnya pernah mengalami suatu proses yang seperti itu. Tanpa ingin mempengaruhi," pungkas Minola.

Komnas Anak Ikut Bereaksi

Perseteruan Ruben dan Sarwendah juga mendapat perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak). Konflik mengenai hak asuh dan nafkah tersebut telah berlangsung sekitar delapan bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa titik terang.

Polemik ini bermula dari keputusan Ruben menghentikan nafkah anak sejak Desember 2025 setelah mengeluhkan akses bertemu kedua putrinya.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, mengatakan pihaknya dapat mengambil langkah tegas jika konflik tersebut memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak.

"Kalau kita temukan dampaknya kasus ini terhadap anak yang luar biasa, ini kan bergulir setiap hari. Komnas Perlindungan Anak bisa merekomendasikan kepada negara bahwa kedua belah pihak atau orang tuanya ini tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak," jelas Agustinus.

Menurut Agustinus, hak asuh anak bahkan dapat dicabut dan dialihkan kepada negara apabila kedua orang tua dinilai tidak lagi mengutamakan kepentingan terbaik anak.

"Karena tidak memberikan kepentingan terbaik untuk anak, selalu mengedepankan egoisme orang dewasa," katanya.

Ia menilai Ruben dan Sarwendah seharusnya tetap memberikan waktu bagi anak untuk bersama kedua orang tuanya, bukan saling menyerang dalam perkara hak asuh.

"Apa sih yang dibutuhin sama anak, waktu bersama kedua belah pihak, gitu loh," tegasnya.

Agustinus menambahkan, rekomendasi pencabutan hak asuh dapat didorong apabila persoalan terus berlarut.

"Dicabut hak asuh anak, nanti bisa diterima oleh negara."

"Bisa kita dorong kalau kasus ini sampai berlarut-larut, sampai hari ini udah berapa bulan," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa perkara Ruben dan Sarwendah belum kunjung selesai, mengingat kasus serupa yang didampingi Komnas Anak biasanya dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat.

"Komnas Perlindungan Anak biasa mendampingi kasus-kasus seperti ini, kira-kira sebulan-dua bulan setengah selesai."

"Apa motifnya Sarwendah dan Ruben Onsu tidak menyelesaikan kasus ini dengan cepat," tutupnya.