Dibawah Kepemimpinan Duo Srikandi, Kementerian Pariwisata Kembali Raih Opini WTP untuk Ke 11 Kalinya

JAKARTA, KUCANTIK.COM — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. 

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

"Capaian kali ini memiliki makna yang istimewa bagi kami. Ini bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan pembuktian komitmen jangka panjang bahwa Kementerian Pariwisata mampu mempertahankan opini WTP sejak 2015," katanya.

Widiyanti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenpar atas dedikasi dan komitmennya dalam menjaga integritas, ketelitian, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan tumbuhnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ke depan, kami harus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Menpar.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.

"Dan realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, serta Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,48 triliun," katanya.

Ni Luh juga berharap capaian opini WTP selama lebih dari satu dekade dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenpar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.

"Harapannya, capaian ini menjadi pemantik bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan," tutupnya.