Asisten Raffi Ahmad dan Relawan Jadi Komisaris BUMN, Ketua DPR Puan Maharani Angkat Bicara

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Fenomena penunjukan jajaran komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik.

Belakangan ini, masyarakat dikejutkan oleh pengangkatan sejumlah figur dari kalangan selebritas, asisten artis, hingga relawan politik untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan pelat merah.

Dua nama yang paling menyita perhatian adalah Mufli, asisten pribadi Raffi Ahmad, serta Ginka Febriyanti Ginting yang dikenal sebagai relawan politik. Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara dan mendesak agar pengisian posisi krusial di BUMN murni didasarkan pada kompetensi serta profesionalisme, bukan sekadar faktor kedekatan pribadi atau relasi politik.

Dua Figur BUMN yang Menuai Kontroversi Publik

Kebijakan penangkatan pengawas korporasi negara ini menjadi sorotan tajam karena kedua figur dinilai belum memiliki rekam jejak (track record) yang matang di sektor bisnis dan pengelolaan perusahaan:

• Mufli (Komisaris Krakatau Posco): Lebih dikenal masyarakat sebagai bagian dari tim pengawal dan asisten pribadi presenter kondang Raffi Ahmad. Kini, ia dipercaya mengawasi perusahaan patungan bernilai strategis antara PT Krakatau Steel dan POSCO (Korea Selatan).

• Ginka Febriyanti Ginting (Komisaris Pertamina Retail): Perempuan berusia 27 tahun ini merupakan salah satu relawan aktif pada Pilpres 2024 lalu. Latar belakangnya yang minim pengalaman di industri energi dan manajemen korporasi memicu keraguan publik terkait asas meritokrasi dalam tubuh BUMN.

Tuntutan Fungsi Pengawasan dan Desakan Ketua DPR

Posisi dewan komisaris sejatinya memiliki fungsi yang sangat krusial dalam struktur tata kelola perusahaan negara (Good Corporate Governance). Mereka bertanggung jawab mengawasi kinerja direksi serta memastikan kebijakan strategis korporasi berjalan sesuai regulasi negara.

Kurangnya pengalaman di bidang finansial, industri, maupun manajemen dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk terus mendorong mekanisme seleksi yang lebih akuntabel di masa depan.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen. Ia menambahkan bahwa penunjukan harus berjalan tegak lurus dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki masing-masing figur.

Hingga saat ini, baik pihak Mufli maupun Ginka Febriyanti belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait polemik pengangkatan mereka kepada media.

Sorotan tajam dari masyarakat dan parlemen ini menjadi momentum penting bagi pemerintah serta Kementerian BUMN untuk mengevaluasi total sistem rekrutmen pejabat korporasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati agar BUMN tidak terkesan menjadi wadah "bagi-bagi jatah" berbasis kedekatan personal atau politik.

Ke depannya, penerapan asas meritokrasi yang konsisten sangat dibutuhkan demi menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap performa perusahaan-perusahaan milik negara.