Pemerintah Diminta Prioritaskan Stabilitas Ekonomi Makro

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko mengingatkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi makro lantaran ketidakpastian global dan dinamika politik dalam negeri menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027.

“Kondisi global yang tidak menentu dan dinamika politik dalam negeri telah menyebabkan kenaikan harga minyak, meningkatnya imbal hasil Treasury AS yang berakibat terjadinya capital inflow ke AS,” kata Suhartoko, Rabu (10/6).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong pelemahan rupiah. Pasar modal pun ikut terdampak dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup dalam. “Selain itu kenaikan minyak juga memicu kenaikan harga berbagai macam barang,” tambahnya.

Suhartoko menilai stabilitas perekonomian saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sudah mengambil langkah yang tepat untuk menarik aliran modal masuk dan menahan capital outflow dengan menaikkan suku bunga hingga 0,75 persen atau 75 basis poin (bps) hanya dalam tiga pekan.

“BI telah menaikkan suku bunga acuan 25 bps, setelah sebelumnya naik 50 bps. Kenaikan suku bunga acuan pada umumnya akan segera tertransmisikan ke pasar keuangan, sehingga imbal hasil surat berharga di Indonesia menjadi lebih menarik. BI juga menurunkan biaya swap lindung nilai dan imbal hasil SRBI,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Diperlukan langkah komplementer dari sisi fiskal.

“Apa yang dilakukan BI tidak cukup untuk stabilitas nilai tukar. Diperkirakan tindakan yang komplementer dari sisi fiskal, yaitu secara transparan memperbaiki sisi fiskal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengemas komunikasi kebijakan agar menimbulkan ekspektasi yang positif,” kata Suhartoko.

Ia menegaskan saat ini pemerintah harus mulai concern terhadap stabilitas.

“Intinya mulai harus concern stabilitas. Otoritas moneter mulai berupaya, lalu fiskal bagaimana? Perlu evaluasi program prioritas yang menelan dana jumbo,” kata Suhartoko.

Pemerintah sendiri memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 mendatang. Namun, tekanan eksternal dan ruang fiskal yang terbatas membuat target tersebut dinilai perlu diwaspadai.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai strategi pro growth-pro welfare yang disiapkan pemerintah merupakan langkah yang tepat karena berupaya menggabungkan dua tujuan sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan juga harus menjadi perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Iyuk mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 masih memungkinkan untuk dicapai, namun membutuhkan kerja keras dan konsistensi kebijakan. Ia menilai kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas, dapat menjadi tantangan bagi pencapaian target tersebut.

Menurut dia, peningkatan investasi hingga kisaran 6,5 persen sampai 7,5 persen menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, melainkan juga pada industri manufaktur, hilirisasi, ekonomi digital, serta sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Sedangkan, strategi pro welfare tidak cukup hanya diwujudkan melalui program bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan layanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Keberhasilan strategi tersebut jelasnya sangat bergantung pada reformasi struktural yang konsisten, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, dan perbaikan iklim usaha. “Target pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dicapai apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mempercepat reformasi yang meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6) mengatakan Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 melalui strategi pro pertumbuhan dan pro kesejahteraan atau “pro growth-pro welfare.”

“Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan,” kata Menkeu.

Dengan strategi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Investasi pun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen untuk mendukung target tersebut, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Secara paralel, Pemerintah akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang bijak guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.ers/YK/E-9