Redam Pelarian Modal, BI Rate bakal Dikatrol ke Level 5 Persen

JAKARTA- Khawatir memicu pelarian modal akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, otoritas moneter diperkirakan bakal menaikkan suku bunga acuan BI Rate ke level 5 persen atau naik 0,25 persen dari posisi saat ini 4,75 persen.

Permata Institute for Economic Research (PIER), lembaga riset ekonomi di bawah Permata Bank memproyeksikan Bank Indonesia (BI) berpeluang menaikkan suku bunga acuan ke level 5 persen pada semester I 2026.

“Kita telah melakukan revisi di 2026 ini kemungkinan ruang kenaikan BI Rate itu ada. Jadi kita proyeksi kemungkinan akan ada kenaikan 25 persen (basis) poin di semester pertama,” kata Head of Macroeconomics and Market Research Permata Bank Faisal Rachman di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Faisal, peluang kenaikan suku bunga acuan muncul seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang hingga saat ini telah terdepresiasi lebih dari 4 persen. Berdasarkan data terakhir pukul 13.52 WIB, nilai tukar rupiah mencapai 17.524 per dollar AS, bahkan sempat ke level 17.660 per dollar AS.

Secara historis jelasnya, BI cenderung mulai membuka ruang kenaikan suku bunga ketika pelemahan rupiah telah melampaui 3 persen.

“Apalagi kalau kita lihat SRBI itu rate-nya sudah cukup meningkat terus ke atas. Jadi ini kita perlu antisipasi,” jelasnya.

PIER juga mengidentifikasi tiga faktor utama yang dapat memengaruhi keputusan BI ke depan. Pertama, risiko kenaikan inflasi domestik. Kedua, potensi pelebaran defisit neraca transaksi berjalan (current account balance) dan terakhir arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Meski hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan adanya sinyal pemangkasan suku bunga, pasar masih memandang ruang penurunan suku bunga The Fed tahun ini sangat terbatas.

“Kalau dari sisi globalnya, yang terletak di sisi advance rate, sebenarnya market masih akan cenderung melihat efek itu tidak akan mempertahankan suku bunganya hingga akhir tahun ini, dan baru membuka kemungkinan pemotongan itu di akhir tahun depan,” terang Faisal.

Kondisi tersebut membuat tekanan eksternal terhadap nilai tukar dan pasar keuangan domestik masih perlu diwaspadai dalam beberapa waktu ke depan.

Fase Defensif

Diminta terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi, menilai proyeksi kenaikan BI Rate menjadi 5 persen menunjukkan stabilitas moneter Indonesia sedang memasuki fase defensif.

“Saat rupiah sudah menembus 17.500 rupiah per dollar AS dan terdepresiasi lebih dari 4 persen sejak awal tahun, ruang kebijakan BI menjadi semakin sempit,” kata Badiul

Dalam konteks itu, suku bunga bukan lagi instrumen mendorong pertumbuhan, melainkan alat darurat untuk menjaga kepercayaan pasar dan menahan capital outflow.

Dia mengakui jika kenaikan suku bunga selalu membawa konsekuensi fiskal dan sosial yang tidak kecil. Pengalaman menunjukkan setiap kenaikan 25 basis poin berpotensi meningkatkan biaya pinjaman pemerintah, memperberat bunga utang korporasi, dan menekan konsumsi rumah tangga.

“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum benar-benar kuat, kebijakan moneter ketat justru berisiko menciptakan perlambatan ekonomi domestik,” katanya.

Sebab, dunia usaha menghadapi kredit lebih mahal, sementara masyarakat menghadapi cicilan yang makin berat, terutama sektor properti, otomotif, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap bunga.

Badiul menilai pelemahan rupiah kali ini bukan semata persoalan psikologis pasar, tetapi juga mencerminkan tekanan struktural.

PIER mencatat adanya ancaman pelebaran defisit transaksi berjalan dan kenaikan imported inflation akibat mahalnya dollar AS. “Ini menandakan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada arus modal asing dan impor bahan baku,” katanya.

Ketika The Fed menahan suku bunga tinggi lebih lama, Indonesia praktis dipaksa ikut menjaga yield domestik agar dana asing tidak keluar lebih besar. “Akibatnya, BI berpotensi tersandera oleh dinamika global ketimbang leluasa mendukung pertumbuhan nasional,” jelasnya.

Kenaikan BI Rate mungkin efektif menahan depresiasi rupiah. “Tetapi jika akar persoalannya adalah lemahnya daya tahan sektor eksternal dan kebergantungan pada portofolio asing, maka kebijakan suku bunga hanya menjadi obat penahan sakit, bukan penyembuh utama,” pungkas Badiul.

Pemerintah dan otoritas moneter perlu memperkuat basis devisa dari sektor riil, memperbaiki kualitas ekspor bernilai tambah, serta mengurangi tekanan impor energi dan pangan.

“Reformasi struktural ini langkah penting, karena Indonesia berisiko masuk dalam jebakan klasik emerging market, yaitu suku bunga tinggi, pertumbuhan melambat, tetapi rupiah tetap rentan,” pungkasnya.ers/E-9