APBN Dinilai Makin Kaku, Ruang Fiskal Terbebani Utang

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Peningkatan beban utang pemerintah dinilai mulai mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional.

Noviardi mengatakan, ketika 16 hingga 22 persen penerimaan negara habis untuk membayar bunga utang, maka ruang fiskal pemerintah otomatis menyempit. Akibatnya, pemerintah menjadi kurang leluasa dalam membiayai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, situasi tersebut menciptakan rigiditas anggaran, yaitu kondisi ketika APBN semakin didominasi oleh belanja wajib dan pembayaran utang. Dampaknya, fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi menjadi semakin terbatas.

Noviardi juga menilai tren kenaikan utang pemerintah perlu diwaspadai. Dalam kurun waktu tiga bulan saja, posisi utang tercatat bertambah Rp282,52 triliun dibandingkan akhir Desember 2025. Sementara itu, pemerintah juga menghadapi jatuh tempo utang sekitar Rp833 triliun pada tahun ini.

“Kalau defisit terus melebar, pemerintah akan masuk dalam tekanan refinancing atau gali lubang tutup lubang. Utang lama dibayar dengan utang baru. Dalam jangka pendek mungkin aman, tapi jika terus berlangsung akan menjadi jebakan fiskal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87 persen memang membuat struktur pembiayaan pemerintah lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bilateral maupun multilateral.

Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap pasar keuangan membuat APBN menjadi sensitif terhadap gejolak suku bunga dan sentimen investor.

Selain itu, Noviardi mengingatkan bahwa utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai US$431,73 miliar tetap menyimpan risiko nilai tukar. Pelemahan rupiah disebut dapat meningkatkan beban pembayaran pemerintah sekaligus memicu tekanan terhadap inflasi domestik.

“Kalau kurs melemah tajam, pembayaran utang luar negeri otomatis lebih mahal. Efek lanjutannya bisa menekan daya beli masyarakat karena pemerintah harus melakukan penyesuaian fiskal,” katanya.