IMF Revisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menjadi 5 Persen

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Dalam laporan yang dipublikasikan pada 14 April 2026, Dana Moneter International atau International Monetary Fund (IMF) kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 menjadi 5 persen.

Proyeksi tersebut lebih rendah ketimbang laporan IMF pada Januari lalu yang memprediksi ekonomi Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan 5,1 persen.

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1 persen pada 2027 mendatang. Revisi terhadap prospek ekonomi Indonesia itu juga sejalan dengan proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi global yang melambat menjadi 3,1 persen pada 2026. Revisi itu karena dipengaruhi pecahnya perang di Timur Tengah tahun ini usai perekonomian sempat bertahan dengan ujian hambatan perdagangan tahun lalu.

“Dengan asumsi konflik tetap terbatas dari sisi durasi dan cakupan, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027.” sebut IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (15/4).

Selain IMF, Bank Dunia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada2026. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia pada Oktober 2025 karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4,8 persen.

Dalam laporan World Bank berjudul East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menyebutkan, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional (risk-off sentiment).

Sementara Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil 5,2 persen pada 2026 dan 2027.

Dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and The Pacific terungkap bahwa di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap stabil.

“Kuatnya permintaan domestik dan belanja infrastruktur menjadi penopang utama stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara,” sebut laporan ADB.

Menanggapirevisi proyeksi ekonomi tersebut, .Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF menjadi 5 persen pada 2026 mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

Ia mengatakan, penurunan proyeksi dari sebelumnya 5,1 persen menunjukkan bahwa ruang ekspansi ekonomi Indonesia semakin terbatas, terutama akibat ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Menurut Iyuk, dalam situasi pertumbuhan global yang diproyeksikan melambat ke level 3,1 persen, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama, melainkan perlu memperkuat investasi dan ekspor agar tetap kompetitif.

Pemerintah jelas Iyuk perlu menjaga stabilitas fiskal dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tidak tergerus di tengah dinamika global yang cenderung fluktuatif.

Selain itu, Iyuk menekankan pentingnya memitigasi risiko dari gejolak eksternal, termasuk dampak konflik Timur Tengah terhadap harga energi dan rantai pasok, agar tidak menekan kinerja ekonomi nasional secara lebih dalam.

Lebih Gelap

Dihubungi dalam kesempatan terpisah, peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menuturkan, sama seperti laporan World Bank terbaru, bahwa ada penurunan proyeksi yang menunjukkan ekonomi ke depan bisa lebih gelap.

Menurut Huda, faktor eksternal seperti perang memang berpengaruh signifikan terutama soal imported inflation. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah menjaga daya beli dan dunia usaha.

Laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terang Huda menunjukkan adanya pesimisme di dunia usaha akan kondisi ke depan. Jika melihat data Purchasing Managers' Indeks (PMI) manufaktur juga melemah dan bahkan terancam di angka non ekspansif di bulan April-Juni.

“Artinya pemerintah belum melakukan kebijakan yang menyakinkan publik dan dunia usaha,” kata Huda.

Dia pun berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini nampaknya akan lebih buruk dibandingkan tahun lalu.YK/ers/E-9