Kontroversi Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas, Seberapa Kuat Sebenarnya Paspor Indonesia?

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Isu kekuatan paspor Indonesia kembali menjadi perbincangan setelah viralnya sebuah vlog di media sosial. Konten tersebut memicu perdebatan publik soal citra dan daya saing paspor RI di tingkat global.

Kekuatan paspor kerap dikaitkan dengan kemudahan akses perjalanan internasional tanpa visa. Di tengah polemik itu, analis keimigrasian memberikan penjelasan berbasis data dan perspektif kebijakan.

Sebuah vlog yang dibuat Dwi Sasetyaningtyas, alumnus beasiswa bergengsi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjadi viral di media sosial. Ia menjadi sasaran kemarahan publik setelah unggahannya dianggap merendahkan martabat paspor Indonesia.

Dilansir dari Indonesiabaik.id, kekuatan paspor menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kemudahan mobilitas warga negara ke berbagai belahan dunia. Semakin kuat sebuah paspor, semakin banyak negara yang bisa dikunjungi tanpa perlu mengurus visa yang rumit.

Berdasarkan Henley Passport Index awal 2026, paspor Indonesia berada di peringkat ke-64 dunia dengan akses bebas visa ke 73 negara dan wilayah tujuan. Posisi ini menempatkan Indonesia di kelompok menengah dalam pemeringkatan global kekuatan paspor.

Penjelasan Analis Keimigrasian

Menurut Analis Keimigrasian Muda di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Riyan Samutra, penilaian terhadap paspor Indonesia perlu dilihat secara lebih komprehensif.

Menurut Riyan, di benak banyak warga negara, khususnya mereka yang pernah mengalami rumitnya proses visa ke negara-negara maju, “Predikat ‘paspor lemah’ kerap terasa nyata.

Meski demikian, label tersebut dinilai tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari berbagai aspek strategis,” tulisnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenimipas.

Walau begitu, Riyan mengungkap bahwa meski kerap dikritik, paspor Indonesia justru memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara kuat seperti Tiongkok.

“Kontrol domestik yang ketat, pembatasan kebebasan bergerak, dan ketegangan diplomatik membuat paspor Tiongkok memiliki banyak keterbatasan implisit. Sebaliknya, sebagai negara demokrasi yang terbuka, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memperkuat kepercayaan global,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa potensi tersebut tidak akan sia-sia, asalkan Indonesia mampu menjaga stabilitas, inklusivitas, dan rekam jejak positif warga negaranya di luar negeri.

Lebih lanjut, Riyan mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada narasi.

“Dunia dinilai belum sepenuhnya menangkap semangat perubahan Indonesia, sementara sebagian negara masih terkungkung pada citra masa lalu. Di sinilah pentingnya penguatan narasi kebangsaan melalui kiprah warga negara Indonesia di luar negeri,” jelasnya.

Riyan juga menyebut bahwa paspor merupakan cermin martabat bangsa dan menjadi bukti bagaimana dunia menilai suatu negara, bukan hanya dari kondisi domestik, tetapi juga dari perilaku warganya.

Karena itu, menurutnya, memperkuat paspor Indonesia bukan hanya persoalan kebijakan teknis, melainkan juga upaya membangun kepercayaan kolektif.

Terkait stigma “paspor lemah” yang kerap terdengar, Riyan turut menyuarakan harapannya.

“Paspor Indonesia dicap lemah? Mungkin. Akan tetapi, Indonesia terus berproses menghadapi persepsi global yang berkembang,” tulisnya.

Baginya, selama bangsa ini percaya pada kemampuannya sendiri, paspor berlambang Garuda akan terus merepresentasikan tekad kesetaraan dan kepercayaan, bukan sekadar dokumen perjalanan.