Dana Penarikan Utang Harus Dibelanjakn ke Sektor Produktif

JAKARTA- Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi mengatakan klaim pemerintah soal penarikan utang yang lebih terukur di awal tahun 2026, tetap harus diarahkan penyalurannya untuk membiayai kegiatan atau program yang produktif.

“Sebab, belanja ke sektor produktif akan menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kapasitas produksi, hingga terciptanya lapangan kerja yang lebih luas,” katanya, Senin (23/2) merspons menanggapi penyampaian Pemerintah tentang penarikan utang di awal 2026.

Iyuk mengatakan utang negara tidak menjadi persoalan selama digunakan untuk sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti infrastruktur dasar, hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Utang harus dipastikan masuk ke sektor yang menghasilkan penerimaan di masa depan atau memperkuat basis pajak, bukan sekadar menutup belanja rutin,” jelasnya.

Momentum pada awal tahun jelasnya lebih krusial karena arah pembiayaan akan menentukan kualitas pertumbuhan sepanjang 2026. “Jika penarikan utang dilakukan secara hati-hati namun tidak diikuti percepatan belanja produktif, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas,” kata Iyuk.

Menurut Iyuk, disiplin fiskal yang disampaikan Pemerintah perlu dibarengi transparansi alokasi dan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang. Dengan demikian, publik dapat menilai sejauh mana pembiayaan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Keberlanjutan utang paparnya, bukan hanya soal rasio terhadap produk domestik bruto, melainkan juga soal kualitas penggunaan. “Kuncinya ada pada produktivitas. Jika utang menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan memperluas kesempatan kerja, maka itu menjadi investasi bagi masa depan,” kata Iyuk.

Pemerintah seperti disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung dalam konferensi pers “APBN KiTa Edisi Februari 2026” di Jakarta, Senin (23/2) telah menarik pembiayaan utang senilai 127,3 triliun rupiah pada Januari 2026 atau setara 15,3 persen terhadap dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 832,2 triliun rupiah.

Realisasi itu kata Juda lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai 153,33 triliun rupiah atau 23,7 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi pembiayaan nonutang pada Januari 2026 mencapai 22,2 triliun rupiah atau 15,6 persen dari target APBN. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar 105,06 triliun rupiah atau 15,2 persen dari target 699,15 triliun rupiah per 31 Januari 2026.

“Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” kata Juda.

Wamenkeu memastikan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif. Strategi itu pun juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.

Tidak Agresif

Dalam kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengakui jika penarikan utang sebesar 127,3 triliun rupiah turun dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 153,33 triliun rupiah.

Sekilas, data tersebut memberi kesan positif. Pemerintah tidak lagi agresif melakukan penarikan utang di awal tahun (front-loading). Dalam praktik pengelolaan fiskal, penarikan besar di awal tahun biasanya dilakukan untuk mengamankan likuiditas, mengantisipasi volatilitas pasar, atau mengunci tingkat bunga sebelum naik. Selain itu juga bisa dibaca sebagai sinyal kehati-hatian dan pengelolaan keuangan negara.

Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, struktur pembiayaan APBN masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang. Target pembiayaan utang 2026 yang mencapai 832,2 triliun rupiah menandakan defisit fiskal tetap signifikan. Sementara itu, realisasi pembiayaan nonutang pada Januari 2026 hanya 22,2 triliun rupiah.

“Artinya, secara struktural, utang tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara,”ungkap Badiul.

Kedua, isu keberlanjutan utang tidak semata diukur dari tempo penarikan, melainkan dari indikator yang lebih dalam, yaitu rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara, dan keseimbangan primer.

“Jika beban bunga terus meningkat sementara tax ratio stagnan, maka stabilitas APBN lebih bersifat administratif daripada struktural,” kata Badiul.

Ketiga, konteks global 2026 juga perlu diperhitungkan. Ketidakpastian suku bunga global, volatilitas aliran modal, serta risiko geopolitik berpotensi memengaruhi biaya utang pemerintah. Jika imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) harus dinaikkan untuk menarik investor, maka konsekuensinya adalah peningkatan beban bunga dalam jangka menengah.

Dalam skenario ini, penarikan yang lebih lambat di Januari bisa saja hanya penundaan tekanan ke semester berikutnya. "Artinya, ruang fiskal Indonesia masih sempit. Belanja rutin (pegawai, subsidi, dan bunga utang) dan program strategis yang tidak produktif mengonsumsi porsi besar APBN,"tegas Badiul

Tanpa reformasi signifikan pada sisi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja produktif, pembiayaan utang akan terus menjadi instrumen dominan. Stabilitas fiskal bukan hanya tentang disiplin teknis, melainkan keberanian melakukan pembenahan struktural. Tanpa itu, strategi terukur berisiko menjadi manajemen arus kas yang rapi di atas fondasi fiskal yang tidak kokoh.

Akan menjadi paradoks bila perbaikan tata kelola utang hanya bersifat teknis administratif, sementara akar persoalan fiskal yakni optimalisasi penerimaan negara dan penguatan kualitas belanja belum mengalami perbaikan mendasar.

“Dalam situasi seperti itu, utang berisiko sekadar menjadi penyangga defisit, bukan instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi,”pungkas Badiul. YK/ers/E-9