Indonesia Masih Sangat Bergantung pada Impor Komoditas Pangan

JAKARTA- Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, menilai perjanjian tarif dan investasi AS dan Indonesia perlu dibaca secara jujur dalam konteks kemandirian pangan nasional, bahwa melihat daftar komitmen pembelian komoditas pertanian AS, mulai dari kedelai, jagung, hingga gandum menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor.

“Kalau faktanya kita masih impor dalam jumlah besar, tidak perlu gembar-gembor seolah-olah tidak impor. Lebih baik disampaikan apa adanya,” ujarnya, Kamis (19/2), menanggapi penandatangan kesepakatan dagang antara pengusaha Indonesia dan AS.

Kesepakatan perdagangan dan investasi senilai lebih dari 7 miliar dollar AS antara perusahaan Amerika Serikat (AS) dan perusahaan Indonesia dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS membuka fakta bahwa RI sesungguhnya masih sangat bergantung pada impor pangan. Kemandirian pangan seperti yang digembar-gemborkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ternyata tidak benar, karena RI banyak mengimpor pangan.

Kesepakatan yang ditandatangani pada jamuan makan malam untuk Prabowo oleh Kamar Dagang AS, mencakup pembelian perusahaan-perusahaan Indonesia sebanyak satu juta metrik ton kedelai AS, lalu 1,6 juta ton jagung, dan 93.000 ton kapas selama periode yang tidak ditentukan.

Menurut lembar fakta Dewan Bisnis AS-ASEAN (US-ASEAN Business Council/USABC), Indonesia juga akan membeli 1 juta ton gandum tahun ini hingga 5 juta ton sampai 2030.

Klaim Bebas Impor

Menurut Dwijono, narasi kemandirian pangan seharusnya tidak dibangun di atas klaim bebas impor, melainkan pada komitmen peningkatan produksi nasional secara bertahap dan terukur. Indonesia, katanya, memang belum bisa sepenuhnya lepas dari impor, terutama untuk komoditas tertentu seperti gandum. Namun yang lebih penting adalah strategi jelas untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar kebergantungan tersebut terus berkurang dari waktu ke waktu.

Ia menegaskan, perjuangan utama justru berada pada pembelaan terhadap pertanian dan perkebunan pangan yang sudah ada saat ini. “Yang sudah berjalan dan menghasilkan pangan harus dibela habis-habisan. Jangan dibiarkan mati,” tegasnya. Dwijono mengingatkan bahwa pembukaan lahan baru, baik di Kalimantan maupun Papua, sudah berulang kali dilakukan, tetapi hasilnya kerap tidak sesuai harapan.

Memulai dari nol, menurut dia, jauh lebih berat dibandingkan mempertahankan dan mengoptimalkan lahan yang telah produktif.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa impor pangan dalam skala besar bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga berdampak pada devisa negara. Kebergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor berarti sama dengan menggerus devisa setiap tahun.

Sebaliknya, peningkatan produksi nasional tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi perdesaan, serta mendorong pertanian menjadi sektor yang lebih maju dan berdaya saing.

Oleh sebab itu, Dwijono mendorong pemerintah untuk menempatkan penguatan produksi pangan domestik sebagai prioritas utama, bukan sekadar membuka proyek baru.

“Mempertahankan yang sudah ada dan meningkatkan produktivitasnya jauh lebih realistis daripada terus-menerus memulai program baru yang belum tentu berhasil,” katanya.

Ia juga menekankan, kemandirian pangan bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, tetapi memastikan produksi nasional benar-benar menjadi tulang punggung utama kebutuhan pangan Indonesia.

Solusi Instan

Diminta dalam waktu berbeda, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, I Nengah Muliarta mengatakan ambisi kemandirian pangan yang sering digembar-gemborkan pemerintah saat ini tampak seperti ilusi yang menutupi kerapuhan sistemik, di mana kebijakan lebih condong pada solusi instan melalui impor daripada perbaikan fundamental di tingkat hulu.

Komitmen pembelian komoditas pertanian dalam jumlah masif dari AS membuktikan bahwa ketahanan pangan kita masih sangat bergantung pada fluktuasi pasar global dan perdagangan internasional. Kebergantungan ini diperparah oleh kebijakan "beras-sentris" yang memarginalkan keragaman pangan lokal, sehingga ketika pasokan terganggu, pemerintah cenderung mengambil jalan pintas impor yang justru memukul kesejahteraan petani lokal saat musim panen tiba.

Strategi mengejar target produksi tinggi demi statistik semata telah memaksa lahan pertanian bekerja melampaui kapasitas ekologisnya, yang terlihat dari penggunaan pupuk kimia hingga 9,55 juta ton per tahun. Penggunaan input anorganik secara berlebihan ini telah menyebabkan tanah kehilangan penyangga organiknya hingga di bawah dua persen di banyak wilayah, yang secara jangka panjang justru mengancam keberlanjutan panen itu sendiri.

“Alih-alih membangun kedaulatan yang berakar pada kemandirian komunitas tani, pemerintah lebih memilih mempertahankan subsidi pupuk kimia yang menguras anggaran negara demi menjaga angka produksi jangka pendek,” tandas Muliarta. 

Kegagalan demi kegagalan dalam proyek skala besar seperti pembukaan lahan marginal di luar Jawa menunjukkan bahwa ambisi politik sering kali dipaksakan di atas hukum alam. Proyek-proyek tersebut sering kali mengabaikan studi hidrologis dan karakteristik tanah, sehingga hanya membuang sumber daya keuangan negara tanpa kontribusi nyata bagi produksi pangan nasional.

Strategi substitusi lahan ini hanyalah solusi tambal sulam yang tidak akan pernah mencapai efisiensi produksi yang setara dengan lahan subur di Jawa yang terus menyusut akibat konversi lahan infrastruktur.

Kemandirian pangan yang sejati hanya dapat dicapai melalui pergeseran paradigma menuju pertanian regeneratif yang menghormati kesehatan ekosistem dan kedaulatan petani atas benih mereka sendiri. Anggaran triliunan rupiah seharusnya dialihkan untuk mendanai transisi sistem pertanian yang lebih mandiri, bukan terus-menerus membiayai kerusakan lingkungan melalui input sintetis.

“Tanpa keberanian untuk melakukan transformasi fundamental dan meninggalkan solusi jangka pendek, bangsa ini akan tetap terjebak dalam siklus krisis pangan yang berulang di atas tanah yang semakin gersang,”pungkasnya.YK/ers/E-9