Transportasi Umum Harus Dibangun Secara Holistik dan Terintegrasi

JAKARTA–Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Buana Bengkayang, Siprianus Jewarut, menyatakan bahwa transportasi umum harus dibangun secara holistik dan terintegrasi hingga ke seluruh ranting perumahan, terutama di wilayah pinggiran kota yang menjadi kantong penduduk terbesar.

Tanpa sistem yang komprehensif dan menyeluruh, kebijakan transportasi akan terus bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyelesaikan akar persoalan.

“Agar transportasi umum menjadi sarana utama dan pertama bagi mayoritas penduduk Jabodetabek, sistemnya wajib dibangun secara total dan terintegratif sampai ke kawasan perumahan di pinggiran,” kata Siprianus, Rabu (11/2).

Ia menambahkan, prinsip dasar transportasi publik di kota maju adalah menjadikan kepemilikan motor dan mobil pribadi bukan lagi sebagai kebutuhan, melainkan sebagai simbol kemewahan.

“Kita bisa belajar dari Uni Eropa, Singapura, dan Jepang. Tanpa prinsip sistem itu tidak dibangun secara komprehensif, maka yang terjadi seperti saat ini yakni hanya proses solusi tambal sulam yang tidak pernah selesai dan tuntas. Prinsip tidak harus beli motor dan mobil itu harus jadi tujuan sistem transportasi publik Jabodetabek agar menjadi kota yang berhasil dan sukses,” katanya.

Kemacetan di Kota Jakarta serta daerah penyanggah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dinilai bukan sekadar persoalan lalu lintas, melainkan krisis multidimensi yang berdampak pada ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim. Dua peneliti dari lembaga berbeda menekankan perlunya perubahan mendasar dalam sistem transportasi publik agar kendaraan pribadi tidak lagi menjadi kebutuhan utama warga perkotaan.

Berbagai penghematan biaya nonproduktif pun akan meningkat signifikan, bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi produktif yang menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dari biaya bahan bakar minyak (BBM), polusi, kesehatan, jam produktif kerja, lapangan kerja baru dari pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sampai ke tingkat penurunan inflasi dan biaya produksi bisa digunakan untuk pembangunan.

Belum lagi ditambah penghematan devisa impor komponen dan material pendukungnya. Jika efisiensi itu dilakukan, maka otomatis kualitas hidup dan kesehatan masyarakat akan meningkat secara signifikan sehingga beban APBD dan APBN untuk iuran BPJS otomatis berkurang signifikan.

Pemerintah Provinsi Jakarta harus belajar pada Tokyo sebagai kota terpadat dan terbesar di dunia, tetapi tidak ada kemacetan. Kalau waktu dijalan dan ongkos hidup masyarakat turun karena efisiensi, maka otomatis akan digunakan untuk belanja konsumen yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian kata Sprianus, baik makro maupun mikro ekonomi menjadi fondasi kuat pembangunan Human Capital Index daerah dan nasional yang akan meningkatkan daya saing RI pada global index.

Siprianus juga menegaskan kalau salah satu solusi mengatasi kian semrawutnya Jakarta adalah memindahkan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Kemiskinan Waktu

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) dari Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Wismadi, menganalisis fenomena kemacetan Jakarta dengan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, dan dampak lingkungan global. Ia menyoroti waktu tempuh komuter Jakarta yang rata-rata mencapai tiga hingga empat jam per hari.

Mengacu pada Capability Approach yang dikembangkan ekonom Amartya Sen, Arif menyebut batas ideal waktu mobilitas harian adalah sekitar satu jam agar individu tetap memiliki kapabilitas sosial dan personal. Dengan demikian, terdapat kehilangan waktu produktif sekitar dua hingga tiga jam per hari bagi warga Jakarta.

Berdasarkan asumsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jakarta sekitar 300 juta rupiah per tahun atau setara 125 ribu rupiah per jam kerja, serta Upah Minimum Regional (UMR) sekitar 5,06 juta rupiah per bulan atau sekitar 31 ribu rupiah per jam, sehingga kerugian ekonomi per individu dinilai signifikan.

Jika seseorang kehilangan rata-rata 2,5 jam per hari selama 250 hari kerja dalam setahun, maka potensi kerugian berbasis PDRB mencapai sekitar 78,1 juta rupiah per orang per tahun, sedangkan berbasis UMR sekitar 19,3 juta rupiah per orang per tahun.

“Selama ini pemerintah cenderung hanya menghitung biaya operasional kendaraan seperti BBM. Padahal yang terjadi juga adalah kemiskinan waktu. Waktu untuk keluarga, peningkatan kapasitas diri, dan relasi sosial tergerus. Secara akumulatif ini menjadi krisis produktivitas nasional,” kata Arif.

Erosi Kepercayaan Publik

Menurut dia, dampak jangka panjang kemacetan ekstrem mencakup gangguan kesehatan fisik dan mental akibat stres kronis serta paparan polusi udara. Namun yang paling berbahaya secara sistemik adalah erosi kepercayaan publik terhadap tata kelola kota. Ketika warga merasa negara tidak mampu menjamin hak mobilitas yang manusiawi, muncul ketidakpatuhan sipil dan kecenderungan memilih kendaraan pribadi sebagai bentuk perlindungan diri.

“Pilihan menggunakan kendaraan pribadi sering kali bukan soal gengsi, tetapi karena transportasi publik belum memberikan efisiensi waktu yang dijanjikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Arif menilai kemacetan Jakarta juga berkontribusi terhadap krisis iklim global melalui emisi karbon yang masif akibat pembakaran bahan bakar yang tidak efisien. Ia mengingatkan bahwa Jakarta sebagai kota pesisir justru rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut yang dipicu pemanasan global.

“Inefisiensi transportasi mempercepat emisi. Di saat kota-kota dunia berlomba menjalankan dekarbonisasi, stagnasi sistem transportasi di Jakarta bisa dipertanyakan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim,” katanya.

Frekuensi banjir yang meningkat dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, lanjut Arif, menjadi indikator bahwa beban polusi dan emisi sudah melampaui daya dukung ekosistem.

Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi kendaraan pribadi menuju sistem mobilitas berkelanjutan yang menempatkan keadilan waktu dan kelestarian lingkungan sebagai prinsip utama.

Kedua peneliti sepakat bahwa tanpa perubahan sistemik dan terintegrasi, kemacetan di Jabodetabek akan terus menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang semakin besar. Transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan menjangkau hingga ke kawasan pinggiran dinilai menjadi kunci untuk memutus lingkaran kemacetan yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas.