Jika Tren Peringkat Moody’s Terus Negatif, Kredibilitas Kebijkan Ekonomi Bisa Tergerus

JAKARTA– Moody’s Ratings memperingatkan apabila tren negatif berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, fiskal, serta sektor keuangan dapat tergerus.

Meski demikian, peringkat Baa2 pemerintah tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi Indonesia, kekuatan sumber daya alam, serta faktor demografi yang mendukung pertumbuhan PDB yang stabil.

Moody’s menegaskan bahwa penurunan peringkat sovereign Indonesia akan secara langsung memicu penurunan peringkat kelima bank tersebut. Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan sovereign juga akan diikuti oleh penurunan Baseline Credit Assessment mereka. Sementara bagi BNI dan BTN, dampaknya terutama berasal dari berkurangnya peningkatan peringkat (uplift) atas dukungan pemerintah.

Lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Ratings baru-baru ini menurunkan prospek atau outlook terhadap lima bank papan atas di Indonesia dari stabil menjadi negatif sebagai efek dari perubahan outlook peringkat sovereign pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Kelima bank yang outlook-nya direvisi yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA dan BTN. Kendati merevisi outlook, Moody's mempertahankan peringkat lima bank tersebut di level Baa2.

Perubahan outlook itu mencerminkan outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia, yang menurut Moody’s disebabkan oleh meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan. “Risiko tersebut tercermin dari menurunnya konsistensi dan prediktabilitas proses pembuatan kebijakan serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam satu tahun terakhir,” kata Moody's.

Kebijakan Strategis

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y Sri Susilo menilai langkah Moody’s Ratings tidak terlepas dari penilaian mereka terhadap beberapa kebijakan strategis Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan praktik tata kelola yang selama ini menjadi rujukan pasar.

Selain itu, dia menyoroti kebijakan fiskal dan politik yang dinilai minim komunikasi dan kurang transparan. Alokasi anggaran besar untuk program tertentu, dilakukan bersamaan dengan pemangkasan anggaran sektor lain yang juga krusial, sehingga memunculkan kesan kebijakan yang tidak konsisten dan sulit diprediksi oleh pelaku pasar.

Dari sisi tata kelola, Sri Susilo menilai persoalan pasar modal turut memperberat sentimen negatif. Ia mengingatkan masih lemahnya pengelolaan pasar saham, mulai dari isu saham gorengan hingga keterbatasan transparansi informasi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan indikator tata kelola global, sehingga menambah tekanan terhadap persepsi risiko Indonesia di mata investor internasional.

Kondisi tersebut diperburuk dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurutnya kini berada pada level setara dengan Laos. Penurunan persepsi jelasnya akan semakin memberatkan posisi Indonesia karena memperkuat pandangan bahwa risiko kebijakan dan tata kelola masih tinggi.

“Jika tidak segera dibenahi, tekanan terhadap peringkat sovereign dan sektor perbankan akan terus berlanjut,” kata Susilo.YK/ers/E-9