Desa Berpotensi Jadi Pusat Produksi Pangan dan Ekonomi Rakyat

JAKARTA- Anggota DPD Pemuda Tani Indonesia, Pranasik Siahaan, meyakini bahwa desa memiliki potensi besar sebagai pusat produksi pangan dan ekonomi rakyat, tetapi sering kali belum didukung oleh sistem distribusi, akses pasar, dan pendampingan usaha yang memadai.

“Momentum Hari Desa Nasional perlu dimanfaatkan untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada seremonial atau pembangunan fisik semata,” katanya, Minggu (25/1).

Menurutnya, keterlibatan pemuda desa, khususnya pemuda tani, menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang. “Pemuda desa harus dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya penerima manfaat. Dengan begitu, desa tidak hanya dibangun, tetapi juga diberdayakan,” katanya.

Dia berharap k sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dapat diperkuat agar pembangunan desa benar-benar mendorong kemandirian ekonomi. “Tujuan akhirnya adalah desa yang berdaya secara ekonomi, mandiri secara pangan, dan mampu menahan laju urbanisasi,” pungkas Pranasik

Ia mengatakan realisasi program pembangunan infrastruktur desa perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas ekonomi produktif masyarakat desa, khususnya di sektor pertanian dan usaha berbasis lokal.

“Pembangunan fisik akan berdampak lebih berkelanjutan apabila mampu mendorong aktivitas ekonomi rakyat secara langsung.”

Dia sepakat kalau program PISEW, BSPS dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting, namun harus diarahkan untuk memperkuat rantai nilai ekonomi desa.

“Infrastruktur desa seharusnya menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha tani, UMKM, dan BUMDes yang benar-benar hidup,” kata Pranasik.

Meningkatkan Aksesibilitas

Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas merupakan bagian upaya demokratisasi modal material. Upaya tersebut perlu diikuti pembangunan manusia dan kelembagaan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya demokratisasi modal intelektual dan modal institusional desa, bukan sekedar infrastruktur fisik.

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa pada Minggu (25/1) mengatakan pembangunan manusia bisa melalui penyelenggaraan pendidikan kerakyatan bagi pelaku ekonomi rakyat di desa seperti petani, nelayan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri rumah tangga.

“Pembangunan kelembagaan bisa melalui penguatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan berbagai komunitas ekonomi perdesaan,” kata Awan.

Masalahnya kata Awan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membuat dana desa ikut tersedot sehingga desa memiliki keterbatasan anggaran untuk memperkuat infrastruktur desa.

“Mestinya efisiensi dimaksimalkan di pengeluaran besar pemerintah pusat lainnya. Kalau alokasi anggaran ke desa bagian dari demokratisasi ekonomi, desentralisasi, keadilan dan otonomi desa. Pembangunan dimulai dari desa dengan prioritas untuk pembangunan manusia, kelembagaan, dan material/infrastruktur desa tadi,”tegas Awan.

Sementara itu, Direktur eksekutif Celios, Bhima Yudhistria mengatakan, anggaran desa saat ini dianggap belum mencukupi meski rata rata sudah berkisar 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah per desa per tahun. Tantangan dari sisi alokasi belanja desa adalah masuknya porsi anggaran Koperasi Desa (Kopdes) merah putih yang menciptakan sempitnya ruang dana desa.

Beberapa kepala desa papar Bhima bahkan mengeluh karena dalam posisi terjepit. “Mau bangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa tapi anggaran makin berkurang. Sementara jika kepala desa membangun kopdes merah putih diprotes warga desa karena menjadi persaingan dengan unit usaha seperti Bumdes dan warung yang sudah ada,”ungkap Bhima.

Dukungan Langsung

Pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi yang dihubungi dalam waktu terpisah mengatakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sedianya menarik untuk dikembangkan.

PISEW fokus pada infrastruktur pendukung yang bentuknya bisa bermacam-macam dari jalan, drainase, penanganan limbah, air bersih dan fasilitas umum. Hal itu semacam dukungan langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk kebutuhan desa-desa yang relatif tertinggal.

Sedangkan BSPS lebih dalam bentuk insentif untuk pembangunan rumah layak huni yang dari nilainya sedianya hanya cukup untuk renovasi sederhana saja, sisanya diharapkan dari masyarakat atau dana desa, atau hibah pemerintah kabupaten sebagai dukungan tambahan. Hal itu karena agak sulit berharap mendapat dukungan dari masyarakat karena melalui gotong royong karena pembangunan rumah pribadi.

“Poin penting yang perlu menjadi perhatian untuk program-program kementerian yang menyasar langsung masyarakar di bawah adalah pemilihan sasaran dan kepastian anggaran 100 persen disalurkan secara optimal,”tegas Hafidz.

Sudah bukan rahasia umum lagi papar Hafidz, program seperti itu biasanya menjadi program aspirasi legislatif dari komisi terkait, misal PUPR mitra komisi V maka ada semacam jatah bagi pimpinan dan anggota komisi untuk bisa merekomendasikan penyaluran dana tersebut ke konstituen. Tentu hal itu sah-sah saja, selama tidak ada unsur orang-orangnya ikut main proyek.

“Seharusnya kemampuan legislator justru memfasilitasi pemerindah daerah, dinas terkait dan desa untuk bisa gotong royong memperbesar dampak program,”tegas Hafidz.

Hal lain yang perlu perhatian untuk program fasilitas umum seperti gedung pertemuan, dan sebagainya harus dipastikan berfungsi dan bermanfaat untuk warga sekitar agar stimulan dari APBN dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.ers/YK/E-9