IMF Rekomendasikan Indonesia Percepat Reformasi Struktural

JAKARTA- Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan agar RI mempercepat reformasi struktural untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, dan iklim investasi demi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

IMF dalam hasil asesmennya atas perekonomian Indonesia juga merekomendasikan penerapan kebijakan moneter dan nilai tukar berbasis data guna menjaga stabilitas. Lembaga tersebut juga memandang perlunya normalisasi kebijakan makroprudensial longgar secara bertahap seiring pemulihan kredit.

Selain memberi beberapa catatan, IMF menilai perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah tekanan eksternal. Pertumbuhan itu didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran serta sektor keuangan yang berdaya tahan.

Dalam laporan tersebut, Dewan Direktur IMF menyoroti keberhasilan Indonesia yang menjaga inflasi terjaga dalam kisaran sasaran, serta mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter hingga 2025 diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan Indonesia terkait pendalaman pasar keuangan dan penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter turut diapresiasi. Selain itu, ketahanan sektor keuangan juga dinilai tetap terjaga baik, didukung penguatan kerangka regulasi dan pengawasan, serta pengembangan sektor keuangan.

Dari sisi fiskal, IMF menyoroti komitmen otoritas dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dengan dukungan aturan fiskal yang kredibel, serta mengapresiasi agenda reformasi struktural Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan yang sama, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026.

IMF pun mencermati sejumlah risiko global yang perlu diwaspadai, antara lain guncangan akibat ketegangan perdagangan global, dinamika ketidakpastian ekonomi dunia, serta volatilitas pasar keuangan global.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi yang diminta tanggapannya atas hasil konsultasi dengan IMF mengatakan asesmen Dana Moneter Internasional itu jangan semata dilihat sebagai keberhasilan teknokratis, tetapi juga dalam konteks relasi kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap struktur sosial.

Menurutnya, penilaian positif IMF mencerminkan stabilitas makro, namun belum tentu menggambarkan dinamika ketimpangan dan distribusi manfaat pertumbuhan di dalam negeri.

Iyuk menyebut inflasi yang terkendali dan sektor keuangan yang dinilai berdaya tahan memang penting bagi kepercayaan pasar dan investor. Namun dari sudut pandang ekonomi politik, stabilitas tersebut sering kali dibangun melalui kebijakan yang menahan konsumsi dan upah riil masyarakat.

“Stabilitas makro tidak selalu netral secara sosial. Ada kelompok yang diuntungkan lebih cepat, sementara kelompok lain justru menyesuaikan diri lebih lambat,” kata Iyuk.

Ia menekankan bahwa narasi pertumbuhan kuat yang disampaikan berdasarkan laporan Article IV Consultation 2025 perlu dikaitkan dengan struktur ekonomi nasional yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan sektor informal. Dalam kondisi tersebut, tekanan eksternal dan pengetatan global berpotensi lebih dulu dirasakan oleh pekerja dan pelaku usaha kecil, meski indikator makro masih terlihat solid.

Menurut Iyuk, sektor keuangan yang disebut tangguh juga perlu dikaji dari sisi keberpihakan kebijakan kredit. Ia menilai arus pembiayaan masih cenderung mengalir ke sektor-sektor besar dan relatif aman, sementara sektor produktif berbasis UMKM dan daerah menghadapi hambatan struktural.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, tetapi menyangkut arah kebijakan dan relasi kekuasaan dalam ekonomi,” katanya.

Asesmen IMF katanya seharusnya menjadi bahan refleksi untuk memperkuat agenda pertumbuhan inklusif, bukan sekadar legitimasi atas status quo kebijakan. Iyuk menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan stabilitas dan pertumbuhan benar-benar berjalan seiring dengan pemerataan, penciptaan kerja layak, dan penguatan ekonomi rakyat, terutama di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

Ketahanan Hadapi Guncangan

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, hasil asesmen IMF menunjukkan Indonesia stabil secara makro tetapi stabilitas tidak otomatis mencerminkan kesehatan struktural ekonomi. Situasi ini lebih banyak merujuk kemampuan shock absorber. Ketahanan menghadapi guncangan tidak selalu mencerminkan kemampuan melakukan transformasi secara progresif keluar dari jebakan middle income trap.

“Inflasi yang terkendali patut diapresiasi, tetapi pencapaiannya tidak boleh menutup mata terhadap tekanan daya beli, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak menikmati pertumbuhan upah dan produktivitas,” kata Badiul.

Menjaga inflasi dalam sasaran penting, tetapi menjadikannya satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan berisiko mengabaikan persoalan distribusi dan kualitas pertumbuhan.

Resiliensi sektor keuangan nampak pada perbankan Indonesia relatif kuat dari sisi modal dan likuiditas, namun fungsi intermediasi masih belum optimal untuk mendorong sektor produktif, UMKM, dan industri bernilai tambah tinggi.

“Artinya, sektor keuangan yang stabil tidak otomatis berarti ekonomi riil bergerak. Kredit masih cenderung aman, bukan strategis,”ungkapnya.

Badiul menerangkan, narasi inklusifitas harus diwujudkan dalam riil kebijakan Komitmen terhadap pertumbuhan inklusif harus diuji pada dampaknya apakah kualitas pekerjaan membaik, ketimpangan menyempit, dan kelompok rentan benar benar terlindungi.

Selain itu, penting koreksi atas kebijakan, tanpa koreksi kebijakan struktural yang nyata, jargon inklusif dan berkelanjutan berisiko menjadi retorika teknokratik yang steril dari realitas sosial. Stabilitas makro adalah prasyarat penting, tetapi menjadikannya prestasi akhir justru berbahaya karena menunda agenda reformasi yang lebih mendasar.

“Tantangan utama Indonesia bukan lagi menjaga ekonomi tetap aman, melainkan memastikan stabilitas tersebut menjadi fondasi transformasi yang adil dan dirasakan mayoritas warga,”tandas Badiul.YK/ers/E-9