Swasembada Beras Birisiko Menjadi Semu Jika Korbankan Komoditas Lain

JAKARTA – Swasembada beras berisiko menjadi semu apabila masih bergantung pada impor input produksi atau mengorbankan komoditas lain, karena hanya memindahkan bentuk ketergantungan, kata Dr. I Nengah Muliarta kepada Koran Jakarta, Rabu (7/1).

“Pun, kemandirian pangan tidak dapat direduksi pada sekadar kecukupan volume produksi, melainkan harus mencakup akses, stabilitas, utilitas, dan kedaulatan pangan secara utuh,” kata Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, tersebut

Karena itu, katanya, keberhasilan pangan sejati perlu diukur dari peningkatan produktivitas riil, ketangguhan sistem menghadapi guncangan iklim dan rantai pasok global, kesejahteraan petani, keterjangkauan harga bagi rumah tangga, serta diversifikasi pangan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kemandirian pangan bukan sekadar akumulasi stok atau capaian administratif jangka pendek.

Ia menjelaskan pengumuman swasembada dalam kurun waktu satu tahun (Januari 2025 - Januari 2026) menjadi fenomena sangat langka dalam ekonomi pertanian global. “Secara ilmiah, evaluasi ini harus didasarkan pada empat pilar ketahanan pangan oleh Badan Pangan Dunia (FAO), meliputi Ketersediaan, Akses, Utilitas, dan Stabilitas,” ujarnya.

Dalam perspektif ketahanan pangan, swasembada tidak cukup dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan secara kuantitas, tetapi harus disertai kedaulatan pangan yang nyata. Muliarta menegaskan, meski produksi petani dan stok Bulog mampu menutup konsumsi nasional tanpa impor, kemandirian tetap dipertanyakan apabila input utama seperti benih, pupuk, dan teknologi masih bergantung pada impor, sehingga swasembada berpotensi bersifat semu.

Dia juga menilai kemandirian pangan harus dilihat dari neraca pangan secara menyeluruh. Capaian swasembada beras tidak otomatis memulihkan kedaulatan pangan bila ketergantungan impor gandum, kedelai, dan bawang putih tetap tinggi, karena hal itu hanya memindahkan titik ketergantungan.

Lebih jauh, Muliarta mengingatkan klaim tidak lagi bergantung impor merupakan pernyataan berisiko di tengah ketidakpastian iklim global. Swasembada yang dicapai pada kondisi cuaca normal belum mencerminkan ketahanan sejati, karena resiliensi sistem pangan justru diuji saat menghadapi guncangan seperti El Nino kuat atau gangguan rantai pasok global.

Selain itu, swasembada nasional tidak selalu sejalan dengan ketahanan pangan rumah tangga. “Produksi yang melimpah bisa beriringan dengan harga konsumen yang tinggi akibat inefisiensi logistik, atau harga di tingkat petani yang jatuh,” ujarnya.

Stok Mencukupi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan stok beras nasional awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, termasuk 3,25 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan beras diproyeksikan aman hingga akhir tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia kini telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain. "Kita sudah swasembada satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki sendiri satu tahun, kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain," ujarnya dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Pakar pertanian Universitas Jember, Ihsannudin menilai capaian kemandirian pangan patut diapresiasi, namun pemerintah diminta tidak mengabaikan nasib petani sebagai pelaku utama, mengingat fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 masih menjadi perhatian penting.

Pada kesempatan terpisah, pakar pertanian UPN Jawa Timur, Ramdan Hidayat memperingatkan perlunya strategi berkelanjutan untuk mempertahankannya. Dirinya menyoroti tantangan penurunan luas dan fungsi lahan sawah, tingginya konsentrasi produksi beras di Pulau Jawa yang meningkatkan risiko gangguan pasokan, serta stagnasi produktivitas yang tumbuh sangat rendah.

“Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung petani dan peningkatan produksi jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Dwijono Hadi Darwanto menyoroti pengadaan skema any quality yang berisiko meningkatkan kerusakan gabah dan biaya pengolahan, meski mencatat perbaikan tata kelola pengadaan sejak akhir 2025. Untuk 2026, Dwijono mendorong penetapan standar kering simpan yang lebih tegas guna menekan kerusakan pascapanen dan menjaga keberlanjutan capaian swasembada, dengan harapan dukungan kondisi iklim yang kondusif. ers/SB/YK/E-10