Pada 31 Desember 2025, Kejaksaan Distrik Barat Seoul secara resmi mengumumkan dakwaan terhadap Song Mino. Ia didakwa tanpa penahanan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Wajib Militer yang berlaku di Korea Selatan.
Dalam kasus yang sama, seorang pejabat yang diidentifikasi dengan inisial A turut didakwa tanpa penahanan. A diketahui menjabat sebagai kepala Fasilitas Pelayanan Masyarakat Mapo.
Menurut kejaksaan, A didakwa karena diduga mengetahui kelalaian Song Mino dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya. Meski mengetahui hal tersebut, A dinilai gagal melakukan intervensi atau tindakan yang semestinya.
Song Mino dituduh tidak menjalankan kewajiban dinas militernya secara sungguh-sungguh. Dugaan kelalaian tersebut terjadi selama periode Maret 2023 hingga Desember 2024.
Selama periode itu, Song Mino menjalani dinas militer alternatif sebagai pekerja pelayanan publik. Ia ditempatkan di Perusahaan Manajemen Fasilitas Mapo sebelum kemudian dipindahkan ke Fasilitas Pelayanan Masyarakat Mapo.
Jaksa penuntut menduga bahwa Song Mino tidak menjalankan tugasnya secara penuh. Pada hari-hari tertentu saat ia tercatat hadir, ia disebut hanya berada di tempat kerja dalam waktu singkat.
Lebih lanjut, jaksa menyebut Song Mino menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersantai. Ia juga diduga bermain game selama jam kerja sebelum pulang lebih awal dari waktu yang seharusnya.
Kasus ini mulai diselidiki oleh pihak kepolisian pada Desember 2024. Penyelidikan dimulai setelah adanya permintaan resmi dari Administrasi Tenaga Kerja Militer.
Dalam proses penyelidikan, polisi meninjau berbagai dokumen pendukung. Pemeriksaan meliputi catatan kehadiran kerja serta log komunikasi Song Mino selama menjalani dinas.
Song Mino dilaporkan telah hadir untuk menjalani interogasi polisi sebanyak tiga kali. Dalam pemeriksaan tersebut, ia disebut mengakui sebagian besar tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Sementara itu, pejabat A juga menghadapi tuduhan serius terkait favoritisme. Ia diduga memberikan perlakuan khusus kepada Song Mino selama masa dinas militer alternatif.
Menurut jaksa penuntut, setelah Song Mino dipindahkan dari Perusahaan Manajemen Fasilitas Mapo ke Fasilitas Pelayanan Masyarakat Mapo, A terlibat dalam pengaturan lanjutan. Selain itu, A juga diduga mengatur agar Song Mino kembali dipindahkan ke fasilitas yang sama dalam waktu satu bulan.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk perlakuan istimewa yang tidak seharusnya diterima oleh seorang pekerja pelayanan publik. Jaksa menilai tindakan itu mencederai prinsip keadilan dalam pelaksanaan dinas militer alternatif.
Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap persidangan. Perkara ini menarik perhatian publik di tengah meningkatnya pengawasan terhadap keadilan dan akuntabilitas dalam sistem dinas militer alternatif di Korea Selatan.
