Amran Sulaiman: Jangan Coba-coba Permainkan Stok dan Harga

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan sikap pemerintah terhadap oknum pelaku usaha yang mencoba bermain-main dengan stok dan harga pangan menjelang HBKN Nataru.

“Kami tidak akan segan. Jika tidak tegas, pemerintah yang dihujat rakyat,” tegas Amran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pasokan dan Harga Pangan HBKN Nataru yang dihadiri kementerian/lembaga terkait, Satgas Pangan Polri, serta asosiasi pelaku usaha pangan di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam rakor itu, Amran secara terbuka menyinggung pengalaman pribadinya menghadapi tekanan pengendalian harga pangan setiap akhir tahun, yang distilahkan sebagai vertigo atau sakit kepala. Menurutnya, tekanan menjaga stabilitas pangan menjelang hari besar tidak ringan dan tidak boleh terulang.

“Aku tidak mau terulang, yang menaikan harga, aku vertigokan," tegasnya.

Peringatan kepada pelaku usaha jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah lonjakan permintaan musiman. Praktik mempermainkan stok dan harga tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi memicu gejolak inflasi dan merusak kepercayaan pasar.

Kesiapan Satgas Pangan untuk menindak tegas pelaku usaha nakal menjadi sinyal penguatan pengawasan, sekaligus upaya memastikan mekanisme pasar tetap berjalan sehat selama periode Nataru.

Dia menegaskan istilah vertigo menjadi pengingat bersama agar tidak ada pihak yang bermain harga dan menambah beban pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, pengamanan harga pangan bukan lagi sekadar imbauan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara disiplin dan konsisten, terutama saat masyarakat merayakan hari besar keagamaan.

Pengawasan Ketat

Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan jajarannya siap melakukan pengawasan di lapangan, khususnya terhadap praktik penimbunan dan permainan harga pangan. “Kami bersama Satgas Pangan Daerah akan fokus pada pengawasan praktik penimbunan dan spekulan yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan nasional,” ujarnya.

Seluruh ketua asosiasi pelaku usaha pangan yang hadir dalam rakor menyatakan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah. Asosiasi perunggasan dan telur menyatakan siap menjaga pasokan dan tidak menaikkan harga secara tidak wajar.

Asosiasi importir sapi dan daging berkomitmen memastikan kelancaran pasokan dan menjaga harga tetap sesuai ketentuan. Sementara itu, asosiasi perberasan menyatakan kesiapan mendukung program intervensi pemerintah serta kepatuhan terhadap HET beras.

Adapun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 tahun 2025, HET beras medium terbagi ke dalam 3 zona, yaitu zona 1 (Jawa, Sumsel, Lampung, Bali, NTB, dan Sulawesi) 13.500 rupiah per kilogram (kg), Zona 2 (Sumatera kecuali Sumsel dan Lampung, Kalimantan, dan NTT) 14.000 rupiah per kg, dan Zona 3 (Maluku dan Papua) 15.500 rupiah per kg. HET beras premium zona 1 ditetapkan 14.900 rupiah per kg, zona 2 sebesar 15.400 rupiah per kg, dan zona 3 seharga 15.800 rupiah per kg.