Rp50 Triliun Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera Kemungkinan Masih Kurang

JAKARTA- Peneliti senior dari Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Amien Widodo, mengatakan agak sulit memperhitungkan kebutuhan dana saat ini.

“Namun melihat skala bencana yang begitu besar ada kemungkinan 50 triliun rupiah kurang. Jadi pemerintah harus menetapkan skala prioritas apa dulu yang akan dipulihkan,” katanya, Selasa (9/12), menanggapi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas 50 triliun rupiah.

“Instalasi vital seperti jalan, jembatan, PDAM dan listrik yang lumpuh harus masuk prioritas,” ia menambahkan.

Ia meminta pemerintah melakukan penilaian secara komprehensif dan teliti dalam menghitung kecukupan dana pemulihan bencana di Sumatera yang menimpa tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dengan dana awal yang tersedia,Pemerintah perlu segera menetapkan prioritas dalam upaya pemulihan yang akan dilakukan.

Amien Widodo mengatakan kalau melihat skala wilayah dan kerusakaannya, sangat rumit untuk memperkirakan jumlah anggaran yang diperlukan, karena ada tiga wilayah yang terdampak.

Namun yang pasti, katanya, pemerintah harus melakukan relokasi warga karena tidak mungkin mengeruk lumpur dengan kedalaman lebih dari dua meter, di lokasi yang luas dan terpencar-pencar itu. Selain butuh waktu lama, biayanya sangat besar.

Relokasi juga harus memperhitungkan dan mengikuti aliran sungai yang baru terbentuk. Karena banjir bandang membuat sejumlah DAS (Daerah Aliran Sungai) lama tertutup material batu, tanah dan pohon, sehingga air mencari jalannya sendiri. Pemukiman biasanya dibuat tidak jauh dari sungai karena air adalah kebutuhan, namun tetap memperhitungkan faktor-faktor teknis sipil dan keselamatan.

Secara terpisah, Ketua Persatuan Guru Besar Indonesia (DPD PERGUBI) Jawa Timur,Murpin Josua Sembiring, menambahkan, ukuran konstitusional keberhasilan negara bukanlah seberapa sering label “nasional” diumumkan, melainkan seberapa cepat nyawa manusia diselamatkan, berapa yang sudah meninggal ditanggani secara baik, dan seberapa adil semua pemulihan dijalankan.

Dalam bencana Sumatera, penanganan darurat tetap bisa dilakukan secara penuh, dengan mengerahkan TNI-Polri, dan logistik lintas daerah, mobilisasi anggaran belanja tidak terduga, hingga dukungan kementerian teknis, baik pemulihan kesehatan fisik, psikis dari traumatis mendalam, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pemulihan ekonomi rakyat.

Semua itu sah secara hukum meski tanpa deklarasi bencana nasional. Dengan tidak menetapkan status bencana nasional, negara justru dapat mengunci prinsip penting dalam hukum lingkungan, polluter pays principle. Artinya jelas, pihak yang merusak lingkunganlah yang bertanggung jawab, bukan negara menggantikan kesalahan mereka sekalipun negara tetap melindungi rakyatnya dari ragam aspek dampak dari bencana ini.

Kalkulasi Awal

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas 50 triliun rupiah.

“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran 50 sekian triliun rupiah. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang,” katanya.

Dia juga meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.

Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.