Tak Perlu Impor, Produksi Beras dan Jagung Nasional Indonesia Tahun Ini Aman

JAKARTA- Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (24/11),menyatakan produksi beras dan jagung nasional Indonesia tahun ini aman, sehingga tidak perlu mengimpor dua komoditas tersebut dari luar negeri. Dengan demikian ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.

Menurut Amran, berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dari target 32 juta ton atau ada kenaikan 2,7 juta ton.

Stok beras nasional pun pernah menyentuh angka 4,2 juta ton, yang menunjukkan peningkatan produksi jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal pemerintah. Berdasarkan, proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

Hal serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

Sementara produksi beras nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan menjaga keberlanjutan swasembada nasional.

Pemerintah juga menargetkan produksi jagung mencapai 18 juta ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton serta tebu 39,5 juta ton setara 2,8 juta ton gula.

Selain itu, produksi kopi ditargetkan 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi dan kerbau 514 ribu ton serta daging ayam mencapai 4,34 juta ton.

Menanggapi data tersebut, akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan penting untuk melihat angka tersebut bukan sebagai "ramalan pasti", melainkan sebagai "target kerja keras" yang syaratnya sangat berat.

Jika dianalisis rata-rata konsumsi beras nasional per kapita adalah sekitar 114 kg/tahun. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga dan industri ada di kisaran 30-31 juta ton. Jika target 34,77 juta ton tercapai, secara teoritis Indonesia memiliki surplus sekitar 3-4 juta ton.

“Ini angka yang aman untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menjaga stabilitas harga. Secara hitungan di atas kertas, angka 34,77 juta ton itu memberikan kita bantalan surplus yang nyaman, tetapi ingat, ketahanan pangan itu bukan matematika di atas kertas. Surplus itu baru nyata kalau berasnya benar-benar ada di gudang Bulog dan di tangan petani, bukan hanya berupa angka statistik prediksi,”tegas Muliarta.

Hal yang perlu diingat kata Muliarta adalah swasembada bukan sekadar total produksi setahun mencukupi, karena ujian sebenarnya ada di manajemen stok bulanan. “Bisakah Pemerintah menjamin beras tersedia saat musim gadu atau kemarau? Jika manajemen logistiknya lemah, impor seringkali jadi solusi terpaksa di ujung tahun, meskipun klaim awalnya surplus,” kata Muliarta.

Anomali Iklim

Tantangan lain yang luput dari perhitungan Pemerintah adalah ketidakpastian iklim yang makin ekstrem. El Niño bisa membuat sawah kering kerontang, dan La Niña bisa membuat banjir yang memicu gagal panen. Menargetkan kenaikan produksi tanpa memperhitungkan anomali iklim dinilai sama saja dengan berjudi. Apakah infrastruktur irigasi, waduk, dan embung sudah siap menghadapi kemarau panjang? Tanpa air yang cukup, target puluhan juta ton itu bisa meleset jauh.

“Saya melihat obsesi pemerintah terhadap swasembada beras sebagai bentuk “kemalasan kebijakan” yang berbahaya. Kita terjebak dalam paradigma usang bahwa Ketahanan Pangan sama dengan Ketersediaan Beras. Padahal, Indonesia adalah surga umbi-umbian (ubi, talas, singkong, jagung, porang, sagu) yang justru kita abaikan demi mengejar angka produksi satu jenis tanaman rumput bernama padi,”tandas Muliarta.

Pada kesempatan terpisah, Anggota DPD Pemuda Tani Indonesia, Pranasik Faihaan, mengatakan target tersebut realistis untuk memperkuat kedaulatan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Pranasik menekankan bahwa dukungan petani menjadi faktor paling menentukan dalam menjaga tren peningkatan produksi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan akses pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian yang lebih merata hingga ke tingkat desa.

“Produktivitas tidak boleh membuat kita lengah. Justru harus dibarengi dengan keberpihakan konsisten terhadap petani di lapangan,” ungkapnya.

Jika semua komoditas strategis ini dikelola konsisten, Indonesia bisa lebih tahan terhadap guncangan pangan global. Dia juga mengingatkan pentimgnya memperhatikan aspek keberlanjutan, khususnya dalam pengelolaan air, regenerasi petani, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.