Peneliti PRPM Siprianus Jewarut: IKN Tak Terbukti Mangkrak

JAKARTA- Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menggambarkan keseriusan pemerintah Presiden Prabowo meneruskan pembangunan IKN.

“Artinya anggapan banyak kalangan selama ini bahwa IKN mangkrak itu tidak terbukti dan terbantahkan,”tegas Siprianus, Kamis (30/10), merespons pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)Basuki Hadimuljono

Sebelumnya, Hadimuljono menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 dan saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.

“Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/10).

Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

Basuki menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana pembangunan berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Tak hanya itu, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini, Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di Nusantara sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

Dari sisi stabilitas ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Namun pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai 225,02 triliun rupiah, terdiri atas 66,3 triliun rupiah investasi swasta murni dan 158,72 triliun rupiah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema itu untuk pembiayaan pembangunan jalan dan terowongan multi ultilitas (multi-utility tunnel), serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara.