Trump Perintahkan Menhan Bayar Gaji Tentara AS pada 15 Oktober 2025

WASHINGTON- Di tengah penutupan pemerintah (shutdown) federal yang sedang berlangsung, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginstruksikan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth untuk menggunakan semua anggaran yang ada guna memastikan para tentara menerima gaji mereka pada 15 Oktober.

“Kami telah mengidentifikasi anggaran untuk melakukan hal ini, dan Menteri Hegseth akan menggunakannya untuk membayarkan gaji tentara kita," tulis Trump di Truth Social pada Sabtu (11/10) seperti dikutip Antara dari Xinhua.

Pemerintah federal AS memasuki masa shutdown pada 1 Oktober, yang menandai shutdown pertama dalam hampir tujuh tahun. Para personel tentara berisiko tidak menerima gaji yang seharusnya mereka terima pada 15 Oktober mendatang.

Pada akhir pekan lalu, Trump menyalahkan Partai Demokrat atas keputusannya memberhentikan ribuan pegawai di seluruh pemerintahan AS. Hal itu juga menjadi tindak lanjut dari ancamannya untuk memangkas jumlah pegawai federal selama penutupan pemerintahan.

Menurut juru bicara, proses pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah dilakukan di berbagai lembaga, termasuk Departemen Keuangan, Badan Kesehatan AS, Dinas Pendapatan Internal, serta Departemen Pendidikan, Perdagangan, dan divisi keamanan siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Namun, jumlah pegawai yang terdampak belum diketahui. Setidaknya, sekitar 300.000 pegawai sipil federal diperkirakan akan meninggalkan pekerjaannya tahun ini sebagai bagian dari kampanye perampingan birokrasi yang diluncurkan Trump sejak awal tahun.

Mereka yang memulai ini," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara di Ruang Oval, menyebut PHK tersebut “berorientasi Demokrat” dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).

Partai Republik pimpinan Trump memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, namun tetap membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk meloloskan undang-undang apa pun yang akan mendanai pemerintah.

Partai Demokrat sendiri masih mengharapkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, dengan alasan biaya kesehatan akan meningkat drastis bagi 24 juta warga Amerika yang mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau.

Trump telah berulang kali mengancam akan memecat pegawai federal selama kebuntuan penutupan pemerintah, yang memasuki hari ke-10 pada hari Jumat, dan telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan berfokus terutama pada bagian-bagian pemerintahan yang didukung oleh Partai Demokrat.

Trump juga telah memerintahkan pembekuan dana infrastruktur setidaknya 28 miliar dollar AS untuk New York, California, dan Illinois, semuanya merupakan rumah bagi populasi pemilih Demokrat yang cukup besar dan kritikus pemerintahan.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam sebuah dokumen pengadilan bahwa lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan setidaknya 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Tegas Menolak

Partai Demokrat menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan politik Trump.

“Sampai Partai Republik bersikap serius, tanggung jawab sepenuhnya ada pada mereka setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terdampak, dan setiap layanan publik yang terhenti merupakan akibat dari keputusan mereka,” kata Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer.

Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal telah mengajukan gugatan untuk menghentikan pelaksanaan PHK, dengan alasan bahwa langkah tersebut melanggar hukum karena dilakukan selama penutupan pemerintahan.

Namun, pemerintah mengatakan dalam pengajuan pengadilan hari Jumat, permintaan serikat buruh harus ditolak karena mereka tidak memiliki hak hukum untuk menggugat atas keputusan kepegawaian federal.