Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Jangan Pernah Sakiti Hati Rakyat

JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung di Monas, Minggu (5/10), meminta seluruh prajurit TNI senantiasa hadir mengatasi kesulitan masyarakat dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat.

“TNI dilahirkan oleh rakyat dan mengabdi kepada rakyat serta akan kembali kepada rakyat. Untuk itu, segenap prajurit TNI agar senantiasa hadir dan ikut serta aktif mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya, dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat,” kata Menhan dalam keterangan videonya.

Dia juga menyerukan kepada segenap prajurit TNI untuk terus memperkokoh loyalitas kepada misi negara dan tetap menjaga disiplin keprajuritan, serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit di atas segala-galanya.

Menhan pun turut mengimbau seluruh prajurit agar senantiasa setia kepada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.

“Kami mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia, semoga Tuhan Yang Mahakuasa melindungi pengabdian TNI kepada negara dan bangsa,” imbuhnya.

Perjalanan 80 tahun TNI sebagai alat pertahanan negara tidak terlepas dari nilai-nilai semangat perjuangan generasi 1945. Semangat perjuangan itu, kata Menhan, menjadi motivasi pengabdian bagi generasi penerus TNI dalam membela NKRI berdasarkan Pancasila dan konstitusi.

Dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI terus memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan melalui pembangunan perisai trisula nusantara dengan meningkatkan kemampuan seluruh matra.

Kementerian Pertahanan, jelasnya terus menata kebijakan dan strategi pertahanan nasional untuk memperkuat daya tangkal bangsa dengan membangun komponen cadangan di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat komponen utama TNI.

“Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan TNI dalam menjalankan tugasnya,” kata Syafrie.

Penyelenggaraan pertahanan negara pun dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dengan strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif tanpa ambisi ofensif terhadap negara lain, kecuali menjaga wilayah teritorial dan melindungi keselamatan bangsa Indonesia.

“Kebijakan pertahanan juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap upaya disintegrasi bangsa serta memperluas kerja sama internasional melalui partisipasi aktif dalam operasi kemanusiaan dan misi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tuturnya.

Menhan dalam video tersebut didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Adapun Panglima TNI menyatakan pihaknya terus berkomitmen melaksanakan kebijakan strategi pertahanan sebagai implementasi dari strategi nasional. Dalam hal ini, ia menyoroti peran TNI melaksanakan operasi militer untuk perang dan selain perang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Dinginkan Hati Rakyat

Pakar komunikasi politik sekaligus Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Anang Sujoko, mengatakan pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut bisa dimaknai memiliki dua tujuan.

“Pernyataan tersebut bisa dimaknai dalam dua sisi yang berbeda. Pertama ini merupakan spirit sekaligus arahan Menhan kepada prajurit TNI. Konteksnya bisa jadi karena saat ini banyak aparat keamanan termasuk prajurit TNI yang ternyata tidak seiring dengan fungsinya mengamankan rakyatnya tetapi justru sebaliknya,” kata Anang.

Makna yang lain, adalah upaya secara tidak langsung yang mengarah kepada dorongan reformasi Polri yang dinilai kurang mengayomi rakyat.

“Menhan sebagai bagian dari kabinet Prabowo pasti ingin “mendinginkan hati rakyat” yang saat ini banyak diuji oleh pemerintahannya sendiri. Banyak hal - ekonomi seperti PHK sementara lapangan kerja baru tidak cukup tersedia, banyaknya korupsi, kontroversi (ekspresi) rakyat lewat demotapi justru represif, pers yang diteror, dan lain-lain,” tuturnya.