Pernah Mengeluarkan Kata-Kata Menyakitkan, Mengapa Nusron Wahid Tak Kena Reshuffle? Simak Alasannya

JAKARTA, KUCANTIK.COM – Isu reshuffle kabinet yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menarik perhatian publik. Namun, di tengah pergantian sejumlah menteri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid justru tetap dipertahankan. Padahal, sebelumnya, pernyataannya yang menyebut seluruh tanah di Indonesia merupakan milik negara sempat memicu kontroversi dan kritik tajam dari masyarakat.

Dalam konferensi pers pada 12 Agustus 2025, Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa maksudnya adalah untuk menyoroti tanah terlantar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak produktif. Ia menegaskan bahwa negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

Meskipun klarifikasi tersebut, sejumlah pihak, termasuk Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) yang difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, menilai pernyataan Nusron mencerminkan watak negara yang bekerja sama dengan perusahaan swasta melakukan perampasan tanah rakyat untuk kepentingan segelintir elite. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria guna mengatasi kesenjangan kepemilikan tanah di Indonesia.

Namun, meskipun ada desakan publik dan kritik terhadap pernyataannya, Nusron Wahid tetap dipertahankan dalam kabinet Prabowo. Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mungkin menilai bahwa Nusron memiliki kontribusi positif dalam kebijakan pertanahan dan reforma agraria, serta dianggap mampu mengelola isu-isu strategis di sektor tersebut.

Nusron dinilai sebagai figur penting dalam Golkar dengan basis sosial-budaya kuat, terutama dari kalangan Nahdliyyin. Menurut pengamat politik dari Indonesian Political Institute, Nusron telah terlibat konsolidasi yang efektif di akar rumput DPD-DPD seluruh Indonesia, menjadikannya aset penting dalam bingkai politik pemerintahan Prabowo.

Keputusan untuk tidak mereshuffle Nusron Wahid juga mencerminkan bahwa reshuffle kabinet tidak hanya didasarkan pada reaksi publik terhadap pernyataan kontroversial, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kinerja, stabilitas politik, dan kepentingan strategis pemerintahan.

Dengan tetap bertahannya Nusron Wahid, publik berharap agar ia dapat memperbaiki komunikasi dan transparansi dalam kebijakan pertanahan, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.