Indonesia Tak Bisa Bertahan jika Defisit Terus Menumpuk

JAKARTA- Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Rabu (3/9) mengatakan kalau belanja meningkat, maka harus jelas untuk apa, apakah pembiayaan itu yang kembali modal atau tidak balik modal. 

“Belanja jangan untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan. Kalau Bappenas tidak bisa membuat perencanaan yang baik, bagaimana memperbaiki secara nasional. Banyak orang pintar tidak dipakai, masing-masing jalan sendiri. Kalau mau hapus kesenjangan perbaiki sistemnya, yakni dengan membangun sektor riil termasuk ekonomi kerakyatan yang produktif,” kata Siprianus.

Konsep pemikiran bahwa pertumbuhan adalah menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan utang baru harus diubah. Indonesia tidak akan bisa bertahan kalau defisit bertumpuk.

Ia mengatakan pemerintah harus menghentikan pendarahan (bleeding) keuangan negara agar bisa tetap bertahan. Jika tidak dihentikan dan terus mencari penyelesaian dengan kembali menarik utang baru atau memaksa meningkatkan penerimaan dengan menaikkan tarif pajak seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 200 persen di beberapa daerah, maka hal itu membuat beban keuangan negara makin berat.

Mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Raymond Thomas Dalio, Manager Hedge Fund ternama Amerika yang juga pendiri Bridgewater Associates, mengatakan utang di atas utang dan defisit di atas defisit tidak akan bertahan.

Dengan beban Pemerintah yang amat luar biasa besar, karena warisan utang masa lalu, maka akan sangat sulit untuk keluar dari perangkap utang dan defisit.

Belanja Impor

Menurut Siprianus, sudah saatnya pemerintah menghentikan belanja impor yang tidak produktif, terutama utang digunakan untuk makan, karena itu mematikan. Pola mematikan seperti itu diakuinya dibiarkan oleh empat rezim sebelumnya demi kepentingan para pemburu rente atau rent seeking, yang sebenarnya mereka adalah lintah darat, namun dibiarkan dalam sistem kebijakan negara.

“Beautiul deleveraging itu sebenarnya moratorium, kita harus moratorium selama 10 tahun dan membiarkan APBN diarahkan ke sektor produktif dan sektor riil, sehingga setiap satu dollar AS moratorium menjadi 2 dollar AS,” katanya.

Dengan moratorium selama 10 tahun, Siprianus yakin RI punya waktu yang bermanfaat, bisa mengumpulkan pendapatan dari sektor riil sebagai tabungan untuk ditanamkan kembali sebagai modal kerja secara eksponensial.

Dalam 10 tahun, jumlahnya akan melebih jumlah utang dan pada tahun ke-10 bisa cicil dengan tabungan, sehingga utang akan cepat sekali lunas kalau model seperti itu dipertahankan.

Kebijakan seperti desentralisasi diakui ikut berpengaruh terhadap ketahanan fiskal nasional. Dia mengakui, desentralisasi bagus, namun jika disalahgunakan akan berbahaya sekali, harus dipakai untuk ekonomi rakyat.

Kenapa desentralisasi di Tiongkok berhasil, karena sistemnya ditata dengan baik. Setiap provinsi daerah kalau berhasil, maka pejabatnya naik jabatan. Presiden Tiongkok, Xi Jinping misalnya, awalnya dari pemimpin daerah yang bagus sehingga karirnya terus menanjak. Desentralisasi bagus, jika pemimpin atau kepala daerahnya menunjukkan kinerja ekonomi yang baik.

“Seharusnya ada score card, jangan semua mau jadi Capres, tapi tidak jelas dari mana dan seperti apa rekam jejak karirnya,” katanya.

Selain desentralisasi, pemindahan Ibukota Negara juga dipandang penting, agar mereka tidak berlomba-lomba ingin jadi pemimpin di Jakarta yang hanya menampung program nasional, bukan prestasi pemimpin kotanya.

Restrukturisasi Utang

Siprianus pun kembali mengingatkan bahwa restrukturisasi utang akan memberi kesempatan negara untuk bernafas dan menggunakan itu untuk produktif, bukan untuk konsumtif.

“Kalau mau lepas dari debt trap, satu-satunya jalan Menkeu harus duduk dengan Bank Dunia dan IMF sebagai koordinator moratorium itu. Sebagai tanggung jawab resep yang mereka berikan saat krisis moneter 1998. Mereka tidak bisa lepas tangan untuk selamatkan negara dengan populasi terbesar keempat dunia,” katanya.

Ekonomi Kerakyatan

Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menekan defisit anggaran merupakan langkah yang tepat dalam menyelamatkan ekonomi nasional dari jebakan utang.

Salamuddin menegaskan, pembangunan seharusnya bertumpu pada ekonomi kerakyatan yang lebih tahan banting dibanding sektor lain. Dari sanalah terbentuk pondasi kelas menengah dan sumber pajak negara yang berkelanjutan.

“Rakyat adalah dasar pembangunan, bukan korporasi. Kalau itu tidak dibangun sejak reformasi 1998, krisis keuangan pasti berulang,” katanya.

Ia mencontohkan Tiongkok yang mampu mengangkat 700 juta rakyat dari miskin menjadi kelas menengah, sehingga basis pajak menguat. Dengan begitu, pemerintah Tiongkok dapat menarik kembali uang dari dalam negeri tanpa bergantung pada konsumsi impor.

“Kita berbeda, uang dicetak tapi bisa dipakai beli dollar. Akibatnya devisa keluar dan ketahanan ekonomi rapuh,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar Indonesia tidak membandingkan kondisi utangnya dengan Jepang atau Amerika Serikat. Menurutnya, perbandingan itu tidak relevan. “Ibarat punya tabungan 100 juta rupiah dengan utang 30 juta rupiah, berbeda dengan tabungan 1 juta rupiah, tetapi bertang 3 juta rupiah