Pernah Jadi Anggota DPR, Angelina Sondakh Sebut Gaji Rp140 Juta Tak Cukup untuk Wakil Rakyat

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Polemik mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik setelah rincian pendapatan wakil rakyat tersebar luas di media sosial.

Disebutkan, total penghasilan anggota DPR bisa lebih dari Rp140 juta per bulan, termasuk di dalamnya tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta. Angka fantastis tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh, turut menanggapi isu ini. Dalam sebuah perbincangan di acara For Your Pagi (FYP) Trans7 yang dipandu Irfan Hakim dan Raffi Ahmad, Angelina menegaskan bahwa berapa pun besaran gaji anggota DPR, pada akhirnya tetap dirasa tidak cukup.

“Karena ini nggak akan cukup,” ujar Angelina dengan nada tegas, seperti dikutip pada Selasa (2/9).

Menurutnya, alasan utama mengapa pendapatan ratusan juta tersebut terasa belum mencukupi bukan semata-mata soal kebutuhan pribadi, melainkan juga terkait biaya politik yang harus ditanggung seorang anggota dewan.

Mulai dari biaya kampanye hingga persiapan jika ingin kembali maju dalam pemilu berikutnya, semua membutuhkan dana yang sangat besar.

“Mungkin karena kita ini akhirnya ingin nyalon lagi, ya kan? Kita ingin mendapatkan kepercayaan rakyat lagi, maka of course biayanya juga mungkin tidak sedikit,” jelas ibu dari Keanu Massaid itu.

Angelina juga menekankan bahwa angka Rp140 juta per bulan sebenarnya bersifat relatif. Bagi sebagian orang, jumlah tersebut terdengar sangat besar.

Namun bagi anggota DPR yang terbebani oleh tuntutan politik, biaya sosial, hingga berbagai kewajiban representasi di daerah pemilihan, jumlah tersebut bisa saja dianggap tidak terlalu besar.

“Relatif, bagi sebagian orang Rp140 juta besar, betul, tergantung orangnya,” terang Angelina, yang juga merupakan ibu sambung dari Aaliyah Massaid.

Pernyataan Angelina Sondakh ini menambah warna baru dalam diskusi publik tentang gaji pejabat negara. Sebagian masyarakat menilai penghasilan anggota DPR sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan rata-rata pendapatan pekerja di Indonesia.

Namun dari sudut pandang politisi, pendapatan itu sering kali dianggap wajar karena diiringi tanggung jawab serta biaya politik yang besar.

Hingga kini, polemik mengenai besaran gaji dan tunjangan DPR masih terus menuai perdebatan. Publik menunggu transparansi lebih lanjut terkait alokasi anggaran, serta bagaimana wakil rakyat bisa memastikan bahwa pendapatan besar yang diterimanya sebanding dengan kinerja dan kontribusi mereka bagi masyarakat.