Penonaktifan Sejumlah Anggota DPR Tak Sentuh Akar Persoalan

JAKARTA- Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menilai penonaktifan beberapa anggota DPR tidak serta-merta menyelesaikan akar persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Jangan hanya yang keseleo lidah diberi sanksi oleh Partai Politik dengan pencabutan keanggotaan, tetapi rombongan Komisi XI DPR yang plesiran ke Australia juga harus diberi sanksi. Terlepas dari semua sikap pamer, flexing dari anggota DPR itu kalau hanya berhenti di pemecatan, itu tidak menyentuh inti masalah,” katanya, Selasa (2/9).

Ia mengatakan respon pemerintah, DPR dan Partai Politik pasca demonstrasi besar-besaran yang berakhir dengan kerusuhan dan penjarahan dinilai belum substantif menyentuh permasalahan bangsa saat ini. Respon yang ditunjukkan ke publik lebih pada upaya meredakan kemarahan masyarakat agar skalanya tidak semakin meluas, bukan mengatasi persoalan yang membebani bangsa.

Menurut Aditya, masalah mendasar yang perlu segera diselesaikan Pemerintah adalah kondisi ekonomi yang kian menekan rakyat. Ia menekankan pada empat hal utama dalam perekonomian nasional yang harus segera dicari solusinya. Masalah itu antara lain, inflasi yang jauh di atas kenaikan upah minimum regional (UMR), sulitnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, serta penerimaan negara yang bertumpu pada pajak tersembunyi.

“Ekonomi yang terlihat tinggi bukan karena daya beli masyarakat naik, melainkan karena pajak siluman yang justru membebani rakyat. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar mengandalkan kenaikan UMR yang tidak sebanding dengan inflasi,” papar Aditya.

Pemerintah jelasnya tidak boleh berhenti pada tindakan simbolis terhadap individu anggota dewan yang kemudian membuat rakyat sebagai konstituen marah atas sikap dan perilaku mereka yang mengabaikan amanah.

“Kalau persoalannya dibiarkan hanya sebatas pemecatan, rakyat tetap akan merasa dikhianati karena penderitaan sehari-hari mereka tidak pernah dijawab dengan kebijakan nyata yang mengubah tingkat kehidupan mereka,” kata Aditya.

Aditya pun mendesak agar Pemerintah dan DPR menunjukkan keberpihakan dengan kebijakan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. “Kalau tidak, wibawa negara makin turun. Rakyat melihat para pejabat sibuk dengan urusan sendiri, sementara kebutuhan pokok, harga pangan, dan peluang kerja mereka semakin jauh dari jangkauan mereka,” kata Aditya.

Kenaikan PPN

Diminta dalam kesempatan lain, Peneliti Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penarikan beberapa anggota DPR RI dari parlemen tidak menjawab substansi dari aksi demonstrasi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Selain karena kurangnya kepekaan terhadap masalah yang dialami rakyat, Pemerintah selama ini katanya tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi, padahal masalah perut ini sangat sensitif.

“Kebijakan yang dibuat tidak mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat itu marah, kecewa terhadap kebijakan ekonomi dan lainnya yang menyampingkan kepentingan masyarakat luas,” tegas Huda.

Huda mencontohkan rencana kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di saat ekonomi nasional sedang lesu. Pemerintah seperti menutup mata dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana dan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, tetapi di saat yang bersamaan terkesan hendak memaksakan kenaikan tarif pajak. Bahkan, di beberapa daerah, Pemerintah Daerah seperti tidak terkontrol menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kasus di Pati dan Cirebon misalnya, mendapat penolakan yang begitu luas dari masyarakat.

Belum lagi terkait dengan pernyataan Pemerintah bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, tumbuh di tengah ketidakpastian global, tetapi yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan retorika yang dibangun Pemerintah.

“Jadi, sudah tidak diperhatikan, yang ada justru dihiraukan, kenyataan hidup masyarakat tidak dianggap. Padahal, akar masalah kemarin adalah di masalah ekonomi, masalah bagaimana masyarakat dapat menyambung hidup,” katanya.

Kemarahan masyarakat jelasnya tidak bisa dikelabui dengan menyampaikan data-data statistik seperti Pertumbuhan Ekonomi triwulan II-2025 yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang riil di masyarakat.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim mengatakan, kejadian yang melanda Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seharusnya menjadi momentum melalukan introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah terkait berbagai hal yang dirasakan, dialami atau kebijakan yang diterapkan selama delapan bulan tahun 2025.

“Kita ingin kebijakan Prabowo Subianto lebih pro kepada rakyat dengan nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan sebaliknya,”tegas Rizal.

Dia juga berharap agar penyelenggara negara mulai dari birokrat, DPR untuk berhenti melalukan flexing dan foya-foya plesiran karena tindakan itu melukai perasaan rakyat.