Negara Rugi Ratusan Miliar Akibat Demo Rusuh, Uang Pajak Rakyat Lenyap, Siapa Tanggung Jawab?

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 meninggalkan jejak pahit, kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Tak hanya merusak fasilitas umum, aksi yang berakhir rusuh itu juga menggerogoti uang rakyat yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan.

Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menegaskan bahwa masyarakatlah yang akhirnya menanggung dampak kerusuhan tersebut. 

Pasalnya, seluruh fasilitas umum yang rusak dibangun dari APBN dan APBD yang notabene bersumber dari pajak rakyat.

“Kalau ada kerusakan, otomatis pemerintah harus perbaiki. Dan biaya perbaikan itu lagi-lagi ditutup dari pajak rakyat. Jadi masyarakat juga yang rugi,” ujar Tauhid, Selasa, 2 September 2025.

Lebih parah lagi, kerusuhan membuat pelayanan publik lumpuh. Proses pengurusan dokumen penting, mulai dari surat keterangan kelakuan baik hingga arsip administrasi, jadi terganggu. 

Jika kantor polisi atau instansi pemerintahan hangus terbakar, pelayanan jelas berhenti. Lagi-lagi, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.

Nilai Kerugian Fantastis

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi. 

Sebagian besar berakhir rusuh, merusak kantor pemerintahan, gedung DPRD, hingga markas kepolisian. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencengangkan.

Jakarta

Kerugian akibat demo pekan lalu membengkak dari Rp55 miliar menjadi Rp80 miliar, termasuk kerusakan dua JPO.

Solo

Total kerugian mencapai Rp13,8 miliar, meliputi fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga CCTV.

Pekalongan

Kerusakan di kantor Setda ditaksir mencapai Rp100 miliar, dengan potensi angka terus bertambah.

Angka-angka itu hanyalah permukaan. Jika ditotal, kerugian ratusan miliar rupiah menguap hanya dalam hitungan hari.

Bahaya Jika Benda Sejarah Jadi Korban

Tauhid juga mengingatkan bahwa kerugian semakin tak ternilai bila kerusuhan merusak benda bersejarah, seperti kasus penjarahan di Kediri. 

“Kalau yang rusak itu warisan sejarah, kerugiannya bukan hanya materi, tapi juga budaya dan identitas bangsa,” tegasnya.

Rakyat Jadi Korban Ganda

Kenyataannya pahit, masyarakat bukan hanya menanggung pajak yang hangus untuk memperbaiki kerusakan, tapi juga kehilangan akses layanan publik, bahkan potensi hancurnya warisan sejarah bangsa.

Kerusuhan yang semula dianggap bentuk aspirasi, kini berubah jadi bumerang. Negara rugi, rakyat pun yang paling menderita.