Nusron Wahid Sebut 'Tanah Rakyat Milik Negara', Kini Ngaku Cuma Bercanda dan Minta Maaf! Takut Digeruduk Massa?

JAKARTA, KUCANTIK.COM – Dunia maya kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang sempat menyebut bahwa "semua tanah rakyat adalah milik negara". Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari publik dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.

Namun, tidak butuh waktu lama bagi Nusron untuk menyadari dampak dari ucapannya. Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 12 Agustus 2025, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada publik, kepada netizen, atas pernyataan saya yang viral dan menimbulkan polemik serta kesalahpahaman,” ujar Nusron dengan penuh penyesalan.

Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut sejatinya disampaikan dalam konteks candaan, namun setelah ditinjau ulang, ia mengakui bahwa sebagai pejabat publik, guyonan tersebut sangat tidak pantas.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa maksud sebenarnya adalah menyasar kebijakan penertiban tanah terlantar yang berstatus HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) bukan tanah milik rakyat kecil.

“Ada jutaan hektare tanah HGU dan HGB yang dibiarkan terbengkalai. Tanah ini bisa dimanfaatkan untuk reforma agraria, ketahanan pangan, hingga pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyasar tanah milik pribadi rakyat, seperti sawah, pekarangan, atau tanah waris yang bersertifikat resmi. Nusron juga menyampaikan komitmennya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik ke depannya.

“Saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sabqul lisan (keceplosan lisan) ini,” tutupnya.

Menurut kamu, apakah wajar seorang pejabat publik menyampaikan kebijakan dengan gaya bercanda? Atau ini justru bentuk ketidakpekaan terhadap nasib rakyat kecil?

Setujukah kamu bahwa tanah rakyat harus dilindungi dari kebijakan yang bisa merugikan? 

Polemik ini menjadi pengingat penting bahwa komunikasi publik dari pejabat negara harus jelas, tepat, dan bijak. Apalagi di era digital, satu kata bisa membakar opini, atau menciptakan gelombang kritik yang tak terduga.