Viral Tuntutan Rakyat 17+8! Desak Prabowo dan DPR Bergerak Sebelum Tenggat Waktu Berakhir

JAKARTA,KUCANTIK.COM - Gelombang amarah rakyat kini menemukan bentuknya dalam sebuah manifesto yang viral di media sosial, “17+8 Tuntutan Rakyat”. 

Dokumen digital ini bukan sekadar curahan hati, tapi ultimatum politik dengan tenggat waktu yang jelas, 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026. 

Jika elite politik, DPR, hingga Presiden Prabowo Subianto mengabaikan, rakyat siap mengawal tuntutan ini di jalanan dan ruang digital.

Unggahan tersebut mendadak meledak setelah serangkaian demo besar-besaran di berbagai kota. Di tengah situasi panas, Presiden Prabowo bersama ketua umum partai sempat memberi pernyataan. 

Mereka melarang anggota DPR plesiran ke luar negeri, mencabut sebagian tunjangan, dan menjanjikan penyelidikan kasus kekerasan aparat. Tapi reaksi publik? Jauh dari puas.

Komentar netizen justru penuh kemarahan. Ada yang menyoroti ketiadaan permintaan maaf, ada pula yang mendesak agar pensiun DPR seumur hidup dicabut total. 

Tuntutan rakyat dianggap sudah terlalu sering diabaikan, sehingga kini publik menegaskan, “Dengar suara kami, atau siap terima perlawanan!”

Fenomena ini makin viral setelah influencer besar seperti Jerome Polin ikut menyuarakan. Postingannya menegaskan rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji politik. Media sosial pun berubah jadi arena terbuka di mana akun Prabowo dan DPR terus dibanjiri tagar desakan.

Ultimatum 1 Minggu (Deadline 5 September 2025)

Presiden Prabowo: tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi independen kasus tewasnya demonstran.

DPR: batalkan kenaikan gaji dan fasilitas baru, publikasikan transparansi anggaran, dan serahkan anggota bermasalah ke KPK.

Partai Politik: pecat kader DPR bermasalah, buka ruang dialog dengan rakyat, dan tunjukkan keberpihakan nyata.

Polri: bebaskan semua demonstran, hentikan kekerasan, proses hukum aparat pelanggar HAM.

TNI: segera kembali ke barak dan hentikan intervensi sipil.

Kementerian Ekonomi: pastikan upah layak, cegah PHK massal, buka dialog dengan buruh.

Ultimatum 1 Tahun (Deadline 31 Agustus 2026)

Reformasi DPR besar-besaran: audit independen, tolak mantan koruptor, hapus fasilitas mewah seperti pensiun seumur hidup.

Reformasi partai politik: laporan keuangan wajib dibuka ke publik.

Reformasi perpajakan: batalkan kebijakan yang mencekik rakyat, distribusi adil pusat-daerah.

Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor dan perkuat KPK.

Reformasi Polri: desentralisasi fungsi agar lebih profesional dan humanis.

TNI: cabut semua keterlibatan sipil, termasuk proyek food estate.

Perkuat Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas.

Evaluasi kebijakan ekonomi dan UU Ciptakerja yang memberatkan buruh.

Rakyat kini menatap tenggat waktu yang semakin dekat. Jadi, apakah Prabowo dan DPR berani memenuhi tuntutan ini, atau justru menantang gelombang perlawanan yang kian menguat?