Ekonomi Indonesia Terancam Lebih Parah dari Krisis 1998 Jika Aspirasi Rakyat Tak Didengar, Ekonom Sentil Pemerintah Arogan dan Elite Hedon

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Gelombang demonstrasi yang mengguncang Indonesia belakangan ini bukan sekadar ekspresi emosi publik. 

Para ekonom menilai, kondisi ekonomi Tanah Air sudah masuk fase berbahaya yang bisa menyeret Indonesia pada jurang krisis bahkan lebih parah daripada tragedi 1998.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, dengan tegas memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mengabaikan tuntutan rakyat. 

Menurut Bhima, tanda-tanda prakrisis sudah jelas terlihat.

“Situasi saat ini sudah mengarah ke prakrisis ekonomi jika pemerintah tidak segera merespons. Bahkan bisa lebih parah dari 1998, karena kali ini kurvanya berbentuk huruf L, artinya pelemahan terus terjadi di semua sektor dan pemulihan bisa sangat lama,” ujar Bhima, Jumat, 29 Agustus 2025.

Bhima menegaskan bahwa pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk merespons keluhan publik. 

Pertama, soal reformasi pajak yang timpang. Menurutnya, PPN harus segera dipangkas menjadi 8 persen agar daya beli masyarakat tidak semakin jatuh. 

Ia juga mendesak pemerintah untuk serius menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) dan menutup kebocoran pajak sektor ekstraktif, alih-alih memburu warung kecil yang sudah kesulitan bertahan.

Kedua, Bhima menyoroti gaji pejabat tinggi yang tidak masuk akal. DPR disebut-sebut mendapat fasilitas supermewah hingga bebas pajak, sementara rakyat dicekik regulasi. 

Ia mendesak dibentuknya komite independen untuk mengatur gaji dan tunjangan pejabat.

Ketiga, Bhima menuntut reshuffle kabinet, terutama tim ekonomi yang dianggap tidak punya sense of crisis. 

Keempat, ia meminta perombakan total terhadap APBN 2026 dengan memangkas alokasi pertahanan dan mengembalikan fokus anggaran untuk rakyat, bukan proyek elitis.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa nasib ekonomi Indonesia kini sepenuhnya bergantung pada sikap pemerintah dan DPR.

“Kalau mereka mau rendah hati, minta maaf dengan tulus, dan benar-benar memperbaiki kekurangan, konflik bisa mereda dan ekonomi tidak terlalu terguncang. Tapi kalau tetap arogan, sibuk pamer kekayaan, dan merasa paling benar, maka jurang antara rakyat dan elite akan makin lebar. Itu yang berbahaya,” tegas Wijayanto.

Sementara itu, meski menilai kondisi saat ini masih jauh dari level 1998, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan tetap ada konsekuensi serius. 

Wijayanto bahkan menyinggung praktik manipulasi statistik yang harus dihentikan dan menyerukan reshuffle pejabat yang dianggap tidak becus.

“Kesederhanaan seharusnya jadi pola hidup para elite. Tapi faktanya, ketika rakyat makin terpuruk, para pejabat malah sibuk pamer harta. Inilah yang membuat bangsa ini terancam kehilangan kepercayaan publik,” pungkasnya.