Sudah Saatnya ASEAN Kurangi Kebergantungan Bahan Bakar Fosil

JAKARTA- Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad mengatakan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) perlu mempercepat upaya transisi energi di tengah dinamika politik dan ekonomi global.

“Transisi energi menjadi penting dilakukan karena ASEAN masih terus bergantung ke bahan bakar fosil yang rentan dengan dinamika geoplitik. ASEAN akan ikut rentan jika tidak mengurangi kebergantungan terhadap bahan bakar fosil.,” katanya pada acara “Talking ASEAN Seminar”, Rabu (13/8).

Menurut dia, ini adalah tantangan dan keterbatasan, sekaligus peluang di ASEAN, yang juga dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi global.

Kendati ASEAN telah memiliki komitmen yang kuat terhadap terhadap iklim, termasuk transisi energi, Shofwan menyoroti tiga keterbatasan yang dihadapi untuk mempercepat proses transisi energinya. Pertama, keterbatasan institusional, yakni masalah kesinambungan dan konsistensi karena beragamnya prioritas negara anggota ASEAN, termasuk adanya keterbatasan kewenangan ASEAN sebagai institusi regional dan fragmentasi dalam agenda energi dan iklim di ASEAN.

Kedua, kebergantungan politik pada pendekatan bisnis seperti biasa (business-as-usual), ambisi yang terbatas, kedalaman kerja sama regional yang terbatas, serta prioritas yang lebih besar terhadap agenda pembangunan ekonomi dibandingkan agenda lainnya.

“Keterbatasan ketiga adalah infrastruktur keuangan. Meski begitu, kita juga melihat adanya momentum global. Saat ini, investasi global dalam energi terbarukan telah melampaui investasi dalam bahan bakar fosil, meskipun masih sangat terbatas di kawasan ini. Namun, momentum global terus berkembang,” kata Shofwan.

Kondisi lain yang turut berperan dalam menghambat proses transisi energi di ASEAN, yakni rivalitas geopolitik yang semakin intens yang dapat menyebabkan penurunan investasi energi bersih, adanya gangguan dan fragmentasi rantai pasok, serta keterikatan antara kerja sama ekonomi dan penyelarasan politik.

Ia mencontohkan kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang salah satunya sepakat untuk mengembangkan pemantauan bersama dan kerja sama dalam bidang mineral kritis, komponen penting dalam energi baru terbarukan.

Saat ini, AS merasa cukup rentan di sektor mineral kritis karena rantai pasoknya didominasi oleh Tiongkok. Kondisi itu tentu akan memengaruhi cara AS dan negara-negara lainnya menyikapi kebutuhan akan mineral kritis.

Di sisi lain, AS dan kekuatan Barat tengah menggencarkan regulasi dan kesepakatan tata kelola melalui platform seperti Kelompok Pemasok Nuklir (Nuclear Suppliers Group/NSG), menjadikannya basis untuk mengatur perdagangan mineral kritis.

Oleh sebab itu, Shofwan kembali menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk mengembangkan visinya sendiri dalam mengelola aspek-aspek transisi energi, termasuk mineral kritis dengan mempertimbangkan penyelarasan politik dan kerja sama ekonomi.

Tekanan Fiskal

Sementara itu, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma mengatakan ASEAN tidak boleh selamanya bergantung pada negara luar seperti Timur Tengah (Timteng), Russia atau negara produsen minyak besar lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi fosilnya.

Dinamika politik global papar Surya sangat cepat dan membuat ASEAN rentan terdampak gejolak geopolitik. “Kita sudah beberapa kali mengalaminya dan menimbulkan tekanan terhadap fiskal. Oleh karena itu, ASEAN harus mandiri dalam hal energi. Kita harus serius kembangkan energi hijau. Indonesia misalnya kaya akan sumber energi baru dan terbarukan. Manfaatkan itu. Begitu juga negara lainnya,”tegas Surya.