Andil Permintaan Domestik masih Dominasi Pertumbuhan Ekonomi RI

SURABAYA- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat tampil sebagai keynote speech dalam acara LPS Financial Festival di Surabaya, Kamis (7/8) mengatakan sumber penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu masih dari faktor permintaan domestik (domestic demand) yaitu konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). “Selebihnya, dari ekspor,” katanya.

Menurut dia, Target pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas level 5-6 persen harus diiringi dengan penerapan strategi yang tepat agar bisa mengakselerasi sumber-sumber penopang pertumbuhan.

Jika melihat data per Juni 2025, konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga dan belanja Pemerintah berkontribusi 62,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kemudian PMTB 27,83 persen. Dengan demikian, domestik demand sekitar 80-90 persen, sedangkan selebihnya adalah ekspor.

“Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestik demand, sebab itu dua mesin yang menggerakkan potensi domestik itu harus dioptimalkan,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, dalam dua dekade terakhir, perekonomian nasional tumbuh berkisar 5-6 persen. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga komoditas booming, pertumbuhan ekonomi berada di level 6 persen. Saat itu, sektor swasta atau private sector lebih dominan perannya sebagai engine penggerak ekonomi. Hal itu yang menyebabkan utang Pemerintah saat itu cenderung turun.

Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana harga komoditas yang tinggi sudah berakhir ditambah masa pandemi Covid-19 selama beberapa tahun, mesin perekonomian lebih dominan digerakkan oleh Pemerintah termasuk untuk membangun infrastruktur.

“Dalam dua puluh tahun terakhir ini, kita menyadari bahwa mesin ekonomi kita selalu timpang, satu mati, satu jalan, ke depan kita harus jalankan dua-duanya agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi,” kata Purbaya.

Kendati banyak tantangan dari eksternal seperti faktor geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian serta kebijakan ekonomi global lainnya, perekonomian Indonesia tetap punya potensi untuk tumbuh lebih tinggi jika dua mesin penggerak perekonomian berfungsi secara seimbang.

“Sekarang kan ada program-program dari Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, ini kan untuk menjaga stabilitas dan memang harus ada, tetapi jangan melupakan private sector,” kata Purbaya.

Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang digerakkan oleh dunia usaha. Kondisi tersebut bisa berjalan dengan baik, jika tercipta optimisme.

“Kalau pun ada gonjang-ganjing kan kekuatan domestik kita 80 persen, hanya 20 persen dari ekspor, tinggal bagaimana kita pintar menggerakkan semua mesin perekonomian di domestik,” kata Purbaya.

Sulap Aset Pemkot

Berkaitan dengan upaya memperkuat ekonomi domestik itu, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi yang ikut berbicara pada kesempatan itu mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai resep dalam merakit ketahanan ekonomi.

“Kami berupaya menggerakkan sekitar 2,8 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai omset sekitar 188 miliar rupiah,” kata Eri.

Pemkot kata Eri menyulap aset-aset yang menganggur menjadi tempat usaha warga miskin seperti digunakan sebagai kafe, laundry dan cucian motor. “Jadi aset-aset menganggur bukan hanya untuk pengusaha besar, tetapi juga ke pelaku UMKM,” katanya.

Dengan optimalisasi aset tersebut diharapkan semakin banyak yang berani membuka usaha, sehingga menggerakkan ekonomi lokal yang otomatis menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Diminta pada kesempatan lain, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan untuk mewujudkan keseimbangan dua mesin ekonomi, pemerintah perlu melakukan beberapa hal konkret seperti reformasi investasi, memperkuat jaminan kepastian hukum bagi investor, penyederhanaan proses perizinan dan mengurangi praktik rente.

Selain itu, juga harus mendorong transparansi dan tata kelola yang baik di sektor publik dan BUMN.

“Belanja Pemerintah juga harus dioptimalkan ke sektor produktif seperti infrastruktur strategis, riset dan inovasi, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Begitu pula dengan belanja kualitas belanja daerah harus diperbaiki agar multiplier effect-nya terasa di tingkat lokal,” papar Badiul.

Pemerintah lanjut Badiul juga perlu memperkuat kolaborasi pentahelix, karena keseimbangan dua mesin ekonomi juga membutuhkan peran akademisi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi. Masyarakat sipil pun bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran publik serta media untuk menciptakan diskursus ekonomi yang sehat.

“Investor swasta global juga bisa tertarik, kalau Pemerintah memanfaatkan pembiayaan campuran (blanded finance) atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur, mengembangkan green investment dan pembiayaan berkelanjutan,” pungkasnya.